Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sepanjang semester I 2021 ini sudah menyetorkan Rp92,03 miliar ke kas negara. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu dihasilkan dari penanganan kasus korupsi, gratifikasi, dan pendapatan lainnya.
"Dari hasil kerja KPK semester I ini sudah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara senilai Rp92,03 miliar," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers penyampaian kinerja semester I 2021 KPK, Jumat (20/8).
Adapun rinciannya setoran ke kas negara itu yakni dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp760 juta. Kemudian, hasil sitaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan uang pengganti yang ditetapkan pengadilan sebesar Rp73,72 miliar.
Lalu, ada pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU sekitar Rp11,84 miliar dan pendapatan lainnya Rp5,71 miliar.
Baca juga : 56 Pegawai KPK Gagal Tes TWK, Akhir Oktober Bakal Dipecat
KPK menyampaikan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 juga dilakukan refocussing anggaran. Dana KPK yang direalokasi untuk penanganan covid-19 sebesar Rp256,9 miliar atau sekitar 22% dari total anggaran KPK.
Adapun pagu anggaran KPK pada 2021 ini sebesar Rp1,15 triliun dengan realisasi pada semester I mencapai 55% atau sekitar Rp638 miliar.
"Pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun sampai dengan semester I realisasi penggunaan anggaran KPK mencapai 55%. Realisasinya belanja pegawai sekitar Rp384 miliar, belanja barang hampir Rp170 miliar, belanja modal Rp83 miliar," jelas Cahya. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved