Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait perbandingan penanganan kasus korupsi yang nilainya disebut lebih rendah dari Kejaksaan Agung. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut KPK hanya menangani kasus dengan kerugian negara hanya senilai Rp114,8 miliar sepanjang 2020.
"Beberapa data yang disampaikan ICW kepada publik di antaranya soal jumlah penanganan perkara oleh KPK 2020 pun sangat keliru dan telah kami koreksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (15/6).
KPK menepis data itu dan menyebut penanganan kasus yang dilakukan jumlahnya jauh lebih besar. Ali Fikri mencontohkan beberapa kasus antara lain perkara korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau, yang nilai kerugiannya mencapai Rp475 miliar. Kemudian, kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia yang nilai kerugiannya Rp315 miliar dan kasus PT Waskita Karya nilainya Rp202 miliar.
"Beberapa perkara lainnya saat ini masih diselesaikan KPK baik pada tahap penyidikan maupun persidangan," imbuh Ali Fikri.
Ali Fikri juga menyampaikan pengembalian aset kasus korupsi sepanjang 2020 sebesar Rp293,9 miliar yang sudah disetor ke kas negara. Di pencegahan korupsi, tambahnya, KPK juga sudah menyelamatkan aset ratusan triliun rupiah sepanjang 2020.
"Kerja nyata KPK sebagai upaya penyelamatan potensi kerugian negara melalui pemulihan penertiban dan optimalisasi aset barang milik negara dan pemerintah daerah pada 2020 senilai Rp592,4 triliun," ucapnya.
Ali Fikri menyatakan data-data itu sebelumnya sudah disampaikan komisi antirasuah pada laporan akhir tahun Desember 2020 lalu.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung mengutip data ICW membandingkan penanganan kasus kedua lembaga penegak hukum itu. Arsul menyebut Kejaksaan Agung berhasil menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian Rp56,7 triliun sepanjang 2020, sedangkan KPK hanya Rp114,8 miliar. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved