Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyelidikan terkait perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK menemukan bukti dugaan saudara dekat Nurhadi terlibat dalam membantu pelarian ketika eks Sekretaris MA itu menjadi buronan.
"Kami sudah menemukan satu orang yang berdasarkan pengumpulan alat bukti orang ini sebagai yang membantu pelarian atau menghalang-halangi," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/11).
Karyoto menyebutkan pengembangan itu masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa diungkap sosoknya. Pimpinan komisi selanjutnya perlu menggelar ekspose untuk menentukan peningkatan status perkara.
"Apakah yang diduga ini berpangkat atau memiliki jabatan? Tidak. Ini adalah saudara dekatnya sendiri," ucapnya.
Baca juga: KPK Sebut Korupsi Pengurusan DAK Berlangsung Sistemik
Sesuai ketentuan, imbuh Karyoto, pihak yang membantu Nurhadi dalam pelarian itu bisa dikenai sangkaan merintangi penyidikan Pasal 21 UU Tipikor. Karyoto mengatakan perkembangannya akan bisa diketahui beberapa minggu ke depan.
Nurhadi kini tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.
Nurhadi sempat menjadi DPO sekitar empat bulan. Ia akhirnya ditangkap di sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, awal Juni lalu.(OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved