Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk sebagian besar pegawainya setelah salah seorang tenaga ahli KPU dinyatakan positif Covid-19 pada 20 Juli 2020.
"Untuk sementara WFH selama tiga hari sampai 24 Juli 2020, sambil kita lihat perkembangan nanti ya apakah perlu diperpanjang atau dianggap cukup selama 3 hari pertama," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Selasa (21/7).
Baca juga: Formappi: Azis Terlihat Larang RDP Karena Soal Joker, Bukan Tatib
Arief mengatakan memang tidak seluruh pegawainya diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah, karena masih ada pegawai yang harus tetap bekerja di kantor untuk persiapan Pemilihan kepala daerah serentak 2020.
"Jadi beberapa pegawai sebagai pemilih dalam simulasi pemungutan suara pilkada (yang digelar di Kantor KPU), mereka akan tetap datang untuk melakukan pemungutan suara, untuk WFH mereka bekerja dari rumah, bukan tidak bekerja," kata dia.
Menurut dia, kebijakan WFH tersebut demi meminimalkan potensi penyebaran Covid-19 meski sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan setelah konfirmasi positif pegawainya itu.
KPU kata Arief melakukan dua pendekatan dalam penanganan temuan Covid-19 di Kantor KPU RI, yaitu pendekatan lingkungan dengan cara melakukan desinfeksi dan pendekatan kasus dengan melakukan penelusuran terhadap orang yang pernah kontak erat untuk isolasi mandiri dan melakukan pemeriksaan KPU.
Baca juga: Soal Foto Ketua MA dan Pengacara Joko Tjandra, Ini kata Jubir MA
KPU melacak siapa saja yang melakukan kontak dengan pegawai yang positif Covid-19 selama 14 terakhir, dan memberlakukan isolasi mandiri. Kemudian pegawai yang satu ruangan telah dilakukan tes cepat Covid-19 dan semuanya dinyatakan negatif.
Seluruh area di KPU RI disemprot desinfektan untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus Covid-19. Ruang kerja dari pegawai terkonfirmasi positif itu setelah disterilisasi juga ditutup untuk sementara. (Ant/OL-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Negosiasi AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. AS menuntut komitmen nuklir Iran, namun hasilnya nihil.
PEGAWAI Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, Jumat (10/4) resmi melaksanakan Work From Home (WFH).
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, telah menerapkan skema Work From Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved