Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pencarian terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang hingga kini masih buron.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memyampaikan tim penyidik kembali mencari Nurhadi di Jakarta setelah pencarian di sejumlah tempat di Jawa Timur belum membuahkan hasil.
"Kami menindaklanjuti informasi keberadannya ada di Jakarta sehingga malam ini penyidik sedang bergerak ke lapangan melakukan penggeledahan di suatu tempat. Penggeledahan ini dalam rangka pencarian para DPO," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2).
Ali enggan membeberkan lokasi pencarian demi alasan kerahasiaan. Yang jelas, imbuhnya, pencarian di Jakarta tersebut menindaklanjuti informasi yang didapat tim penyidik.
"Malam ini (pencarian) masih berlangsung namun sejauh ini belum terkonfirmasi apakah upaya ini berhasil atau tidak. Sekali lagi perlu kami tegaskan ini komitmen KPK untuk terus mennerus mencari para DPO," imbuh Ali.
Hari ini atau Kamis (27/2), KPK juga melakukan penggeledahan di rumah keluarga Nurhadi di Surabaya. Menurut Ali, lokasi yang digeledah ialah rumah kerabat sang istri Tin Zuraida. Namun, hasilnya masih nihil.
"(Penggeledahan) masih di tempat saudara atau kerabat dari istri tersangka. Hasilnya ternyata para DPO yang dicari tidak ada sehingga akan bergerak ke wilayah Jakarta," tukas Ali.
Tim KPK sebelumnya juga telah menggeledah beberapa lokasi di Jawa Timur yakni kediaman mertua Nurhadi di Tulungagung serta rumah adik iparnya dan kantor pengacara Rahmat Santoso & Partner di Surabaya. Kantor pengacara itu diketahui milik adik Tin Zuraida. Sebelumnya KPK juga sempat mencari Nurhadi di Jakarta.
Dalam kasus dugaan suap perkara di MA itu, Nurhadi ditetapkan tersangka bersama menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan DPO sejak 13 Februari lalu. (Dhk/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved