Richard Ohee: Perlu Strategi Khusus Tangani Korupsi di Papua

RICHARD Ohee, putra sulung pelaku sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, mendiang Ramses Ohee, angkat bicara soal strategi membangun Papua, termasuk strategi menangani kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini. Salah satu strategi, menurut Ondofolo Kampung Waena Kabupaten Jayapura ini, seperti yang ikut digagas oleh mendiang Ramses Ohee melalui pemekaran provinsi (daerah otonom baru/DOB). 

Sebagaimana diketahui, Provinsi Papua sejak Juni 2022 dimekarkan menjadi tiga DOB baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. "Terkait dengan pemekaran ini, beliau (Ramses Ohee) sudah lama mendesak Jakarta untuk segera diwujudkan, tetapi Jakarta lambat menjawab. Sekarang barang (DOB) sudah jadi, itu strategi. Bangun Papua harus tahu strategi khusus, seperti tiga provinsi yang sudah jadi itu, itu strategi,"  ungkap Richard Ohee di Waena.

Melalui pemekaran ini, lanjur Richard Ohee, akan memberi dampak ke banyak hal, di antaranya penataan ulang dana otonomi khusus (otsus), baik terkait besaran alokasi dana maupun sistem pengawasan guna meminimalisasi potensi penyimpangan alias korupsi. Richard Ohee juga memberikan strategi khusus terkait penanganan korupsi di Papua. 

Richard Ohee meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor di Papua serta menggandeng para tokoh adat. Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut Richard Ohee, lantaran para tokoh adat ini kenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya. 

Richard memberi contoh, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, Waena dirinya kenal asal-usul hampir semua warga, pekerjaan, dan bahkan kehidupan sosial mereka. Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima kepala suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku tersebut.

"Pemerintah sudah kasih Papua uang yang banyak melalui otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan uang otsus, harus ada kantor cabang KPK di sini (Papua), terus jaringan KPK yang di sini itu jaringannya ke Ondoafi. Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua), tetapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa? Harus ada cabangnya di sini," kata Richard Ohee. 

Begitu pun cara menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Richard Ohee juga meminta lembaga antirasuah itu untuk terlebih dahulu menangkap dan menahan orang-orang terdekat Lukas yang terindikasi menyimpan uang orang nomor satu di Papua itu. "Beliau (Lukas) biar tenang saja. Kita tunggu kesehatannya (membaik). Namun orang-orang sekitar dia harus dibersihkan satu per satu. Orang pencuri itu lebih pintar dari KPK. Kalau (uang) ditaruh di Sekda gampang orang tahu," kata Richard Ohee.

Richard mengaku siap mendukung KPK untuk mendalami orang-orang dekat yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas, sepanjang orang-orang dekat yang dicurigai itu berdomisili di wilayah adatnya di Waena. "Intinya kita semua atas nama rakyat Papua, atas nama Ondofolo setiap kampung, sangat mendukung tindakan KPK untuk memberantas koruptor-koruptor di tanah Papua. Kami tunggu orang Jakarta (KPK) datang, baru saya buka semua," tutup Richard Ohee. (RO/OL-14)