Kekerasan Anak di Jakarta Turun 50%

KEKERASAN terhadap perempuan dan anak di Jakarta selama setahun terakhir menurun hampir 50%. Capaian ini berhasil diwujudkan berkat kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan.

Hal itu tampak dari data kasus sejak 2018 hingga akhir September 2019 milik Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) DKI Jakarta. Korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada 2018 tercatat 1.769 orang lantas turun menjadi 835 orang per 26 September 2019.

Prestasi itu diraih melalui sejumlah upaya, mulai sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak diproses secara hukum, perlindungan kepada korban, penguatan masyarakat untuk membantu melakukan pencegahan, hingga pelayanan secara gratis melalui UPT P2TP2A. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap publik juga berperan dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kita perlu memperluas ini ke seluruh masyarakat. Bayangkan, ibu kita, anak kita, itu saudara kita (jadi korban). Ini soal tanggung jawab kemanusiaan,” ucap Anies.

Salah satu implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembangunan rumah aman yang tahun ini menjadi empat unit. Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (PAPP) DKI Jakarta, Tutty Kusumawati, mengungkapkan rumah aman didirikan untuk menaungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Selain rumah aman, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 19 pos aduan, 8 pusat pelayanan terpadu, dan aplikasi Jakarta Aman. Aplikasi ini terintegrasi dengan kanal telepon 112 yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menindak cepat aduan seputar kekerasan anak dan perempuan.

Pelayanan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas karena selama ini dua golongan tersebut, termasuk kelompok rentan bersama kaum disabilitas dan kaum lansia. Sekadar informasi, jumlah anak mencapai 3,1 juta jiwa atau 30,24% dari total penduduk Jakarta sebesar 10,4 juta jiwa. Jumlah perempuan mencapai 49,6%.

3 in 1
Salah satu program perlindungan pada anak sejak dini, yaitu 3 in 1 yang diberikan semenjak anak baru lahir. Program ini meliputi penerbitan akta kelahiran, BPJS Kesehatan, dan kartu identitas anak (KIA) di rumah sakit maupun puskesmas yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, untuk mengintegrasikan berbagai program kesehatan anak dan keluarga, Dinas PAPP DKI Jakarta juga membentuk pendidikan anak usia dini (PAUD) holistis di 989 titik. PAUD holistis mengintegrasikan kegiatannya dengan posyandu dan pendidikan parenting bagi orangtua.

“Dengan begitu, saat ibu memeriksakan gizi dan ada penambahan gizi, di situ ibu juga mendapat pembinaan seputar pola pengasuhan yang maksimal bagi berbagai jenis karakter anak,” ulas Tutty.

Dinas PAPP juga membentuk informasi layak anak, perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat, partisipasi anak dalam forum anak di 302 lokasi, serta pusat informasi keluarga dan kesehatan reproduksi remaja di 340 lokasi.

Tidak hanya itu, Dinas PAPP juga terus mendorong pendirian infrastruktur ramah anak lain di Ibu Kota. Saat ini infrastruktrur ramah anak yang terbangun ialah 308 ruang bermain anak, 53 taman maju bersama, 711 ruang laktasi, 76 puskesmas ramah anak, 634 zona selamat sekolah, dan 668 sekolah ramah anak.

Dinas PAPP juga gencar menekan angka pernikahan anak. Menurut survei
demografi dan kesehatan terbaru, Tutty menyebut, terdapat 20 perkawinan anak-anak dari setiap 1.000 perkawinan di Jakarta.

Meski angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, ia menilai tetap perlu ada upaya agar tidak terjadi perkawinan anak. Ini dilakukan dengan menyosialisasikan berbagai program di bidang pendidikan, seperti kartu Jakarta pintar plus (KJP+) dan kartu Jakarta mahasiswa unggul (KJMU).

“Dengan program wajib belajar 12 tahun yang didorong Pemprov DKI Jakarta melalui KJP+ dan sekarang ada KJMU, kami mengharapkan anak-anak maupun orangtua dapat berpikir ulang jika mau menikahkan anaknya secara dini,” tandasnya.

Aplikasi Jakarta Aman

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan tersebut direalisasikan dengan pembuatan aplikasi Jakarta Aman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa peresmian aplikasi Jakarta Aman untuk membangun iklim keterlibatan warga guna membangun sistem pelaporan yang cepat dan tanggap. Jakarta Aman merupakan sistem yang menuntut ketersambungan, baik antara warga dengan pihak-pihak yang berwenang terkait keamanan maupun warga dengan lingkungannya sendiri.

Menurut Anies, rasa aman warga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu daerah. Karenanya, sistem untuk memberikan rasa aman membutuhkan pembaharuan yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman.

“Jakarta harus menjadi kota aman bagi semua. Perlu sistem yang menjamin keamanan warga yang dibangun sesuai abad 21. Untuk itu kami menghadirkan aplikasi Jakarta Aman,” ujarnya saat melakukan peluncuran aplikasi Jakarta Aman di Balai Kota DKI Jakarta, pertengahan Maret lalu.

Untuk diketahui, aplikasi Jakarta Aman merupakan aplikasi keamanan antarmasyarakat hasil sinergi dan kolaborasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan PT Indonesia Lebih Aman. Aplikasi Jakarta Aman saat ini sudah dapat diunduh melalui Google Play dan Apple Store.

Aplikasi Jakarta Aman memiliki beragam fitur. Sebut saja, tombol darurat untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin, komunitas aman fitur siskamling digital, laporan insiden keperluan layanan publik, nomor penting instansi terkait di sekitar pengguna, serta fitur keluarga aman yang dapat mengamati posisi anggota keluarga saat bepergian.

Karena itu, Anies mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan warga untuk mengunduh aplikasi Jakarta Aman. Ia berharap upaya tersebut dapat membentuk komunitas yang saling menjaga serta merespons dengan cepat suatu kejadian atau masalah.

Founder Jakarta Aman, Muhammad Fardhan Khan, pun berkomitmen bersama Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan fitur di dalam aplikasi karyanya. Tujuannya, agar setiap laporan warga dapat direspons dengan lebih cepat.

Sistem Jakarta Aman juga dirumuskan berdasarkan nota kerja sama dengan Polda Metro Jaya sesuai dengan standard operational procedure (SOP) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan Jakata. Dengan demikian, setiap kali ada pelaporan yang masuk mengenai tindakan kekerasan di Jakarta Aman, hal tersebut akan terhubung dengan command center Polda Metro Jaya untuk menerima aduan kekerasan tersebut.

Dengan segala upaya Pemprov DKI Jakarta menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, termasuk pembuatan aplikasi Jakarta Aman, membawa Ibu Kota meraih predikat sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda Paling Peduli Anak dalam Penghargaan KPAI 2019, dan Kota Layak Anak pada 2019 dari lembaga (NGO) internasional Save The Children. Tentu saja penghargaan tersebut mendorong kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk lebih peduli terhadap perempuan dan anak. (Put/S3-25)