Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH tokoh masyarakat Jakarta Barat menolak segala bentuk aksi kerusuhan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Endang Subandi. Ia bersama masyarakat Jakarta Barat mengecam keras apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi ricuh saat berjalannya proses persidangan di MK. Hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat Jakarta.
"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Jakarta," kata Endang, Rabu (12/6).
Dia juga mengimbau kepada masyarakat Jakarta khususnya Jakarta Barat, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini sosial media.
"Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," imbuhnya.
Baca juga: 47 Ribu Aparat Keamanan Akan Disiagakan Pada Sidang MK
Menurutnya, masyarakat Jakarta Barat mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.
"Karena kita tidak mau ada korban. Kita ingin Jakarta tetap aman. Untuk itu, kami menolak semua bentuk aksi kekerasan yang akan merusak bangsa," lanjutnya.
Sebagai bukti ketegasan itu, mereka memasang spanduk berisi tulisan bermuatan dukungan "Kami Cinta Damai". Terpantau beberapa spanduk penolakan itu terpasang di beberapa titik lokasi. Bahasa dalam tulisan itu mengandung pesan yang cukup santai namun tegas.(OL-5)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved