CoRE Ingatkan Risiko Ekonomi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk memitigasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Faisal, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga disiplin fiskal dengan memastikan rasio defisit anggaran tidak melampaui batas aman.

“Rasio defisit anggaran perlu dijaga tidak melebihi 3% PDB. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas, seperti MBG dan program Kopdes Merah Putih yang secara total menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun,” ujar Faisal dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/3).

Baca juga : AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia tentang Gencatan Senjata di Timur Tengah

Ia juga menilai pemerintah tidak sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah tekanan ekonomi global yang berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan biaya energi bagi sektor industri.

“Pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah periode Ramadan dan Lebaran yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi juga perlu dilakukan dengan hati-hati dan pada waktu yang tepat agar tidak memicu lonjakan inflasi.

Baca juga : Menlu Tiongkok Bahas Situasi Timur Tengah dengan Empat Negara Islam

Faisal juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pasokan energi nasional di tengah potensi gangguan jalur distribusi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sumber impor minyak mentah, seperti dari Amerika Serikat, Afrika, maupun Rusia, dengan memperhitungkan efisiensi biaya logistik.

Di sisi fiskal, ia menyarankan pemerintah melakukan rekalkulasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi sekaligus mendukung pembiayaan jaring pengaman sosial.

“Dana SAL yang sebelumnya ditempatkan di perbankan bisa dipertimbangkan untuk ditarik kembali guna menjaga arus kas pemerintah di tengah dinamika konflik global,” ujarnya.

Faisal juga mengusulkan pemerintah menyiapkan jaring pengaman bagi masyarakat dan dunia usaha. Bantuan sosial perlu diperkuat bagi kelompok rentan, sementara dukungan bagi dunia usaha dapat diberikan dalam bentuk subsidi energi bagi industri kecil dan menengah.

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembatasan perjalanan dinas apabila harga minyak dunia melonjak hingga di atas US$110 per barel dalam waktu lama, termasuk melalui kebijakan kerja dari rumah (WFH) guna mengurangi konsumsi BBM.

Ia juga menilai pemerintah perlu memetakan ulang peluang pasar ekspor baru untuk mengantisipasi potensi gangguan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Teluk Persia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2025, ekspor Indonesia ke kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar US$5,64 miliar.

Selain kebijakan fiskal dan perdagangan, Faisal menilai Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga acuan serta intervensi di pasar valuta asing.

Terakhir, pemerintah diminta melakukan komunikasi publik secara transparan untuk mencegah kepanikan di masyarakat.

“Pemerintah perlu segera melakukan komunikasi ke publik secara baik dan transparan agar masyarakat tidak melakukan panic buying, terutama terhadap BBM bersubsidi,” kata Faisal. (E-4)