Mendadak! Sekretaris AL AS John Phelan Mundur di Tengah Perang Iran

PENTAGON secara mengejutkan mengumumkan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, John Phelan, meninggalkan jabatannya "secepatnya" pada Rabu (22/4) waktu setempat. Pengumuman mendadak ini dilakukan tanpa memberikan penjelasan mendetail mengenai alasan di balik kepergiannya yang tiba-tiba.

Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan di platform X. Ia menyebut posisi Phelan akan segera diisi oleh pelaksana tugas (Acting).

"Phelan meninggalkan pemerintahan, berlaku segera," ujar Sean Parnell, seraya menambahkan posisi tersebut akan digantikan sementara oleh Wakil Sekretaris Hung Cao.

Baca juga : Geger Pembersihan di Pentagon, Pete Hegseth Pecat Kepala Staf hingga Kepala Korps Chaplain

Gelombang 'Pembersihan' Pejabat Militer

Kepergian Phelan menambah panjang daftar pejabat tinggi militer yang meninggalkan posnya sejak Donald Trump kembali menjabat awal tahun lalu. Langkah ini menjadi sorotan tajam karena dilakukan saat Amerika Serikat masih terlibat dalam perang dengan Iran yang hingga kini belum terselesaikan.

Sebelum Phelan, pada awal bulan ini, perwira tinggi Angkatan Darat Jenderal Randy George dan dua perwira senior lainnya juga dicopot dari jabatannya. Tren "pembersihan" personel militer ini sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2025, ketika Trump memecat Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Charles "CQ" Brown, tanpa alasan yang jelas.

Hingga saat ini, daftar pejabat yang diberhentikan mencakup posisi-posisi krusial, mulai dari kepala Angkatan Laut dan Penjaga Pantai, kepala Badan Keamanan Nasional (NSA), wakil kepala staf Angkatan Udara, hingga laksamana Angkatan Laut yang ditugaskan di NATO. Tak hanya itu, sejumlah pengacara militer papan atas dan beberapa jenderal juga memilih pensiun dini sebelum masa jabatan mereka berakhir.

Baca juga : Hakim Menangkan Anthropic, Batalkan Larangan Penggunaan AI di Lingkungan Pentagon

Respon Pentagon dan Kekhawatiran Politisasi

Di tengah gejolak internal ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membela langkah presiden. Ia menegaskan bahwa perombakan ini merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan arah kepemimpinan militer. "Presiden hanya memilih pemimpin yang ia inginkan," tegas Hegseth.

Namun, langkah ini memicu kekhawatiran dari anggota parlemen dari Partai Demokrat. Mereka menilai perombakan massal ini berpotensi mempolitisasi militer AS yang secara tradisional bersifat netral.

Selain penggantian personel, Hegseth juga telah memerintahkan pemotongan jumlah perwira tinggi secara signifikan. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan setidaknya 20% jumlah jenderal dan laksamana bintang empat yang aktif, serta pemangkasan 10% pada jumlah keseluruhan jenderal dan perwira tinggi di jajaran militer Amerika Serikat. (AFP/Z-2)