Krisis Timur Tengah: Ekonomi Global Terancam Rugi Besar, Siapa Untung?

ANALISIS terbaru mengungkapkan dampak mengerikan dari eskalasi krisis di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi dunia. Krisis minyak dan gas yang dipicu oleh ketegangan geopolitik tersebut diperkirakan akan membebani perekonomian global hingga US$1 triliun atau setara dengan Rp17 kuadriliun.

Ironisnya, di saat rumah tangga dan pemerintah di seluruh dunia tertatih menghadapi lonjakan biaya hidup, perusahaan-perusahaan minyak raksasa justru meraup keuntungan luar biasa dari tingginya harga bahan bakar. Distribusi risiko dan keuntungan yang timpang ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai meningkatnya ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kelaparan global.

Beban Ekonomi yang Melambung

Berdasarkan analisis organisasi kampanye iklim 350.org terhadap data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), beban harga minyak dan gas akan mencapai sedikitnya US$600 miliar meskipun Selat Hormuz kembali beroperasi normal dalam waktu dekat. Namun, jika gangguan pasokan terus berlanjut, dampaknya diprediksi melonjak melampaui angka US$1 triliun.

Baca juga : Trump Panik! Sanksi Minyak Rusia dan Venezuela Dicabut demi Redam Efek Perang Iran

Angka tersebut dinilai sebagai perkiraan konservatif karena belum mencakup dampak turunan yang substansial, seperti:

• Lonjakan inflasi global yang tidak terkendali.
• Kenaikan harga pupuk dan bahan pangan yang mengancam ketahanan pangan.
• Penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.
• Potensi pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.

Jeritan Negara Berkembang

Dalam konferensi transisi bahan bakar fosil di Santa Marta, Kolombia, perwakilan dari berbagai negara mengungkapkan kondisi darurat yang mereka hadapi. Kepulauan Marshall, misalnya, mendeklarasikan keadaan darurat selama 90 hari dan terpaksa menutup kantor pemerintahan lebih awal setiap hari demi menghemat energi.

Di Afrika, situasinya jauh lebih mengkhawatirkan. Wakil Menteri Sumber Daya Alam Malawi, Chipiliro Mpinganjira, menyatakan bahwa lonjakan harga bahan bakar memaksa pemerintah mempertimbangkan pemotongan anggaran pendidikan hanya untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri. Sementara itu, Ghana memperingatkan risiko anarki dan protes massa jika krisis ini berlanjut lebih dari enam bulan.

Baca juga : Minyak Dunia Tembus US$120, G7 Gelar Rapat Darurat Bahas Cadangan IEA

Desakan Pajak Keuntungan tidak Terduga

Menanggapi ketimpangan ini, para aktivis dan beberapa pemimpin dunia menyerukan penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) atas kelebihan laba perusahaan minyak. Dana yang terkumpul diusulkan untuk dialokasikan pada:

1. Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.
2. Investasi masif pada energi terbarukan yang lebih murah dan bersih.
3. Pengurangan utang negara-negara berkembang agar memiliki ruang fiskal untuk transisi energi.

Kelompok Planetary Guardians mencatat bahwa sebelum konflik memanas, pemerintah di seluruh dunia secara kolektif menghabiskan sekitar US$1,05 triliun per tahun untuk mensubsidi sistem bahan bakar fosil. Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia, menegaskan bahwa warga dunia membayar harga ini tiga kali lipat di pompa bensin, melalui pajak, dan melalui kerusakan lingkungan serta kesehatan.

Konferensi di Santa Marta diharapkan menjadi titik balik bagi gerakan keadilan iklim global, mendesak dunia untuk segera melepaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil guna menciptakan perdamaian dan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. (Guardian/I-2)