Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Kalau perppu diterima maka bisa dilanjutkan, namun kalau ditolak maka otomatis batal demi hukum," ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate
Ada tiga opsi yang didiskusikan. Pertama, mengenai legislative review, yakni UU yang sudah disahkan kemudian direvisi kembali. Kedua, judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.
Kebebasan tetap dibatasi rambu-rambu. Ada peraturan yang mengatur hidup kita dengan sesama warga bangsa.
pemerintah akan mengkaji terkait penerbitan Perppu KPK tersebut.
"Lewat MK, masa kita main paksa-paksa. Hargai mekanisme konstitusional, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi," kata Yassona
Terdapat 26 poin krusial dalam beleid baru tersebut yang akan mengubah struktur dan kerja komisi antirasuah.
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
“Enggak ada (penerbitan Perppu),” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Hal-hal yang mereka kritisi antara lain soal revisi UU KPK, RUU KUHP hingga upah buruh.
Lembaga antirasywah juga diharapkan dapat mendorong penegak hukum yang ada menjadi lebih baik dan bukan sebagai rival.
Revisi UU KPK akan mengembalikan marwah dan jati diri KPK yang sebenarnya sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi.
Pasalnya, HMI masih mematangkan sikap terhadap regulasi itu melalui kajian komprehensif.
PRO dan kontra pengesahaan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI menjadi perhatian publik secara nasional,
Upaya menggugat ke MK merupakan hak konstitusional masyarakat, tetapi sebaiknya bersabar sampai RUU KPK disahkan menjadi undang-undang yang baru.
Dengan adanya Dewan Pengawas, imbuh Wiranto, KPK akan terhindar dari tuduhan sewenang-wenang atau melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
UU KPK yang baru tersebut dinilai tidak konstitusional baik secara formal maupun materiil.
Pasalnya, beleid tersebut kini telah menjadi hukum positif dan tinggal diteken dari Presiden Jokowi.
Polemik mengemuka karena disebut-sebut Dewas KPK dipilih oleh presiden tanpa melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang humanis dan tegas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved