NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Polemik UU KPK, Ini Saran Gerindra Ke Pemerintah

Nur Aivanni

26/9/2019 21:38

Polemik UU KPK, Ini Saran Gerindra Ke Pemerintah — Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria(MI/M. Irfan)

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada 2 langkah yang bisa diambil oleh pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada dua jalannya. Apakah Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti UU) atau pemerintah mengajukan revisi UU (KPK). Kembali ke pemerintah, itu hak prerogatif pemerintah kalau mau menerbitkan Perppu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/9).

Fraksi Gerindra, kata dia, pada dasarnya mendukung penguatan lembaga KPK untuk memberantas korupsi.

Baca juga : Perppu KPK Perlu Prakondisi, PB PMII Pilih Berjuang di MK

"Yang paling utama adalah pemberantasan korupsi. Untuk mencapai tujuan itu, KPK harus diperkuat. Kami mendukung penguatan KPK," jelasnya.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada pemerintah kalaupun nantinya akan diterbitkan Perppu KPK, Perppu tersebut harus mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan baik oleh mahasiswa, masyarakat, pakar, akademisi ataupun ahli.

"Kalau dikeluarkan Perppu, jangan Perppu-nya selera pemerintah, tapi harus mempertimbangkan masukan-masukan mahasiswa, masyarakat, pakar, akademisi, ahli," tandasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

ICW Harap Pansel Objektif Pilih Kandidat Capim KPK Berintegritas
27/7/2024 18:55
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
KPK Meleyot, Masyarakat makin Permisif terhadap Korupsi
16/7/2024 07:27
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
PDIP Janji Perjuangkan Revisi UU KPK
10/6/2024 17:22
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
MAKI Anggap Lucu Komentar Alexander Tiba-tiba Dukung Revisi UU KPK
10/6/2024 08:05
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Alexander Marwata Sebut UU KPK Perlu Dirobak, IM57+: Ke Mana Saja?
09/6/2024 12:55
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
Perkuat Integritas Pimpinan Dinilai Lebih Penting dari Revisi UU KPK
08/6/2024 13:20
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.

LOAD MORE

Opini

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji
02/8/2024 05:00
Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik
01/8/2024 08:03
Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
01/8/2024 05:15

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dinamika Baru Timur Tengah
29/7/2024 05:00
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
22/7/2024 05:00
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
15/7/2024 05:10

LOAD MORE

BenihBaik

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved