Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Perppu KPK akan menaikkan wibawa Jokowi karena menunjukkan komitmennya untuk memperkuat komisi antirasywah dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih
"Perppu menjadi hak subjektivitas Presiden ketika ada kegentingan yang memaksa bahwa sebuah aturan tidak ada atau tidak memadai," kata Refly Harun di Jakarta, Rabu (2/10).
Hakim konstitusi mempertanyakan kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
Selain itu, layanan bus Amari (Angkutan Malam Hari) juga diberhentikan operasinya malam ini
Di sisi lain, Gerindra menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Perppu.
Pengalihan lalu lintas dilakukan sehubungan adanya aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dan sekitarnya.
"Kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini," kata Surya.
Istana meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden terkait Perppu UU KPK
Hasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Meski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Pihaknya menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.
Syarat penerbitan Perppu tidak lah dilakukan secara serampangan tetapi perlu memenuhi syarat konstitusional
Perppu KPK sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan perjuangan memberantas rasuah.
Sebelumnya, upaya massa HMI untuk menuju Gedung DPR-MPR RI gagal karena terhalang oleh barikade dari pihak kepolisian di Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR-MPR RI.
Namun, Pratikno belum dapat memastikan kapan Jokowi akan memutuskan terkait penerbitan Perppu.
Menkumham mengaku telat sehingga tak mengetahui soal Perppu UU KPK
Partai NasDem mengimbau agar aparat keamanan senantiasa menggunakan cara-cara nonrepresif dalam menghadapi dan mengamankan jalannya aksi mahasiswa.
Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa guna mendengar langsung aspirasi yang selama ini disuarakan.
"Ada dua jalannya. Apakah Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti UU) atau pemerintah mengajukan revisi UU (KPK."
Perppu sebenarnya tak perlu dilakukan Jokowi mengingat ada tiga syarat kondisi genting untuk terbitkan Perppu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved