Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menghormati sikap kritis dari pelbagai pihak terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang baru.
"Malam ini sikap kita adalah, pertama sejalan dengan fraksi di DPR, kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini," kata Surya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).
NasDem, tandas Surya, berharap ruang dialog terbuka lebar guna meluruskan pandangan terkait poin-poin UU KPK yang mendapatkan kritik luas dari publik. Ruang dialog, jelasnya, guna menghindari penyusup gelap demonstrasi yang sepekan ini dilancarkan mahasiswa.
"Nasdem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog apapun agar tetap bisa membangun keutuhan. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam dibungkus yang sama menentang RUU KPK, tapi memiliki agenda sendiri," ungkapnya.
Baca juga: Soal Perppu KPK, Istana: Tunggu Saja Apa yang Presiden Putuskan
Surya menegaskan, jika UU KPK dipandang bermasalah, NasDem mempersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Jika dianggap masalah, Nasdem ikut bersalah kalo itu salah. Tapi untuk kita maka Nasdem mengajak jangan kasih perpecahan ini. Salah atau benar kita maju ke Mahkamah Konstitusi," tutupnya.
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK. Perppu menjadi satu dari tiga opsi yang dipertimbangkan Presiden Jokowi. Pilihan lain ialah revisi kembali UU KPK di DPR dan uji materi di MK. (OL-8)
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
DALAM sambutannya di Pra-Kongres III NasDem Simposium Bidang Perempuan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut dirinya ingin ada sosok perempuan yang bisa memimpin partainya.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sangat mengharapkan posisi perempuan bisa jauh lebih besar di dunia politik.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh politik the rising star.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kolaborasi dan sinergitas dengan Partai Gerindra dapat terjalin. Hal ini dapat terwujud melalui komunikasi yang cair.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved