Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menghormati sikap kritis dari pelbagai pihak terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang baru.
"Malam ini sikap kita adalah, pertama sejalan dengan fraksi di DPR, kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini," kata Surya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).
NasDem, tandas Surya, berharap ruang dialog terbuka lebar guna meluruskan pandangan terkait poin-poin UU KPK yang mendapatkan kritik luas dari publik. Ruang dialog, jelasnya, guna menghindari penyusup gelap demonstrasi yang sepekan ini dilancarkan mahasiswa.
"Nasdem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog apapun agar tetap bisa membangun keutuhan. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam dibungkus yang sama menentang RUU KPK, tapi memiliki agenda sendiri," ungkapnya.
Baca juga: Soal Perppu KPK, Istana: Tunggu Saja Apa yang Presiden Putuskan
Surya menegaskan, jika UU KPK dipandang bermasalah, NasDem mempersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Jika dianggap masalah, Nasdem ikut bersalah kalo itu salah. Tapi untuk kita maka Nasdem mengajak jangan kasih perpecahan ini. Salah atau benar kita maju ke Mahkamah Konstitusi," tutupnya.
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK. Perppu menjadi satu dari tiga opsi yang dipertimbangkan Presiden Jokowi. Pilihan lain ialah revisi kembali UU KPK di DPR dan uji materi di MK. (OL-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved