Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah mahasiswa yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagus saja kami mengapresiasi langkah mahasiswa kita apresiasi mekanisme konstitusional bila dianggap melanggar UUD 45 silakan di uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada nilai plusnya," kata Ahmad Riza saat dihubungi, Senin (30/9).
Baca juga: Terkait Perppu KPK, NasDem Dukung Keputusan Presiden
Di sisi lain, ia menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Perppu.
"Kalo saluran melalui judicial review, bagi pemerintah hak prerogatif presiden kalo ingin mengeluarkan Perppu," jelasnya.
Riza mengatakan sikap Partai Gerindra sudah jelas, yakni penguatan KPK.
"Pak Prabowo menyampaikan Berbagai kesempatan salah satu rusaknya bangsa ini gara-gara korupsi," ungkapnya. (OL-8)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved