Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memastikan akan tetap menggelar sidang pengujian undang-undang meskipun tengah menghadapi kondisi pandemi virus korona (covid-19).
MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.
Migrant Care meminta MK tolak permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia karena merugikan buruh migran.
Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penegasan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota.
Sidang ditunda lantaran pihak pemerintah masih meminta tambahan waktu untuk memberikan tanggapan kepada pihak pemohon uji materi UU ITE dan UU Hak Cipta pada sidang berikutnya.
Perkara itu diajukan oleh Ignatius Supriyadi.
Walaupun mendapatkan gaji, anggota KPU tidak punya banyak aktivitas seusai penyelenggaraan pemilu. "Kalau pemilu serentak, 5 tahun, akan terjadi pemborosan tenaga.
MK menerima 250 PHPU Pileg pada 2019. Dari jumlah tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima, dan 10 perkara ditolak kembali.
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendorong pihak yang dirugikan dari sebuah kebijakan untuk mengajukan uji materi (judicial review) atas peraturan daerah
Kali ini permohonan diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risef Mario yang berprofesi sebagai pengacara. Permohonan keduanya tercatat dengan nomor registrasi 85/PUU-XVII/2019.
Permohonan uji materi itu diajukan para politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Tsamara Amany dan Faldo Maldini.
Tim Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna.
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Kewenangan KPK dan Pemilihan Ketua KPK berlanjut dengan pengucapan putusan pada 28 November 2019.
Hal itu menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dapat berdampak pada tata kelola kinerja penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai pelaksana UU< KPK harusnya menjalin komunikasi dengan lembaga legislasi.
Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.
Karena Frasa atau sudah/pernah kawin dalam Pasal 1 angka 6 UU No.8 tahun 2015 memungkinkan adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun masuk DPT karena berstatus sudah kawin
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved