Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMPOLNAS menyatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Raden Brotoseno dilakukan sebelum era Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
Sidang ini diagendakan untuk membacakan putusan dari 14 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang melibatkan 38 Teradu.
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan pada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan Febriadinata dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Herrigen Agusti.
Pengadu mendapati Form Model Formulir A.1 lapran pengaduan bocor keluar, seharusnya dokumen tersebut sifatnya rahasia.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat anggota KPU Boven Digoel Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande.
Titi menilai langkah Arief apabila jadi menggugat putusan DKPP ke PTUN merupakan upaya hukum yang biasa dalam bernegara.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar laporan masyarakat atau pengaduan yang masuk ke DKPP tersebut seharusnya perlu juga diteliti keobjektifan-nya.
Elite politik sengaja membuat konfl ik antarlembaga pemilu agar mereka mendapatkan keuntungan. Dengan adanya pertentangan ini, elite politik bisa menitipkan agenda mereka.
Ia mencontohkan kasus pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman oleh DKPP yang dianggap melanggar kode etik karena menemani Anggota KPU Evi Ginting yang sedang menjalani proses hukum.
Putusan DKPP harus dihormati dan menjadi bahan evaluasi besar-besaran penyelenggara pemilu.
Komisioner Ilham Saputra menjadi Plt Ketua KPU menyusul pemecatan Ketua KPU Arief Budiman oleh DKPP.
Titi berpendapat konsep atau desain fungsi penyelenggara pemilu perlu ditinjau ulang.
Perbedaan pendapat antara DKPP, KPU, dan Bawaslu dinilai Perludem bisa menjadi momentum meninjau ulang hubungan para lembaga penyelenggara pemilu.
"Surat yang dimaksud hanyalah surat pengantar atas Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Saudari Evi Novida Ginting Manik."
KARENA menerbitkan surat yang isinya meminta anggota KPU Evi Novida Ginting Manik kembali aktif sebagai komisioner, Ketua KPU Arief Budiman mendapat sanksi pemberhentian dari jabatannya.
"DPR akan mempelajari terlebih dahulu, kita dengar penjelasan DKPP terkait duduk permasalahannya dengan transparan," kata Azis
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Arief Budiman.
Direktur Eksekutif Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan KPU segera tunjuk komisioner lain gantikan Arief Budiman.
Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian sementara kepada teradu yang merupakan ketua Bawaslu Kab Luwu lantaran terbukti rangkap jabatan
DKPP menilai teradu tidak serius mengajukan cuti di luar tanggungan negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved