Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dua pasal tersebut ialah pasal 27 ayat 3 dam Pasal 28 ayat 2
Koalisi Masyarakat Sipil berharap pernyataan Presiden Jokowi bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan tak sebatas wacana.
Menurut Pratikno, jika ada sesuatu yang kurang berkenan, sebaiknya jangan langsung mengubah UU. Pemerintah pun memandang UU 10/2016 dan UU 7/2017 cukup baik.
Wacana revisi itu mencuat lantaran pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penerapannya dinilai tak semakin baik.
RUU pemilu perlu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan.
Menurut PKB, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu
Jika Gibran benar meninggalkan Kota Solo untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta, ia tidak terlalu mengkhawatirkan karena Gibran memiliki wakil wali kota yang bisa menggantikannya.
Airlangga Hartarto mengakui walaupun saat ini terjadi polemik mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, partainya siap menghadapi Pilkada kapan pun waktu penyelenggaraannya.
DALAM revisi UU tersebut tidak berkaitan dengan penjadwalan ulang pelaksanaan Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.
"Saya pikir UU Sisdiknas ini harus memakai metode Omnibus Law tapi secara terbatas. Maksudnya hanya mengatur soal regulasi pendidikan."
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.
Hengky Primana selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara menekankan BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada beberapa poin dari omnimbus law yang harus direvisi lagi.
"Ada yang penting sekarang, kalau negara ini mau cepat bebas dari korupsi ya lebih penting UU Perampasan Aset. Itu sangat penting sekali untuk merampas harta pelaku koruptor."
Melalui revisi UU Kejaksaan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam kejaksaan selama ini dapat diperbaiki.
RUU ini telah memasuki tahap harmonisasi dan sinkronisasi serta pembulatan di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
"Saya tidak sependapat kalau prosedur pembahasan ini lebih didulukan dari hukum acaranya (KUHAP), rancangannya. Proses itu payung hukumnya acara pidana."
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu terbatas.
“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement), KUHAP zaman Belanda dulu,” kata Mudzakkir
Secara logika, lanjutnya, tidak akan ada penyidikan, kalau tidak ada penuntutan dan sebaliknya.
Ada beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang akan tetapi sebenarnya dia lah musuh yang sebenarnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved