Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Pemerintah Baru Ajukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2022, Kenapa?

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyebutkan, pemerintah saat ini terus merumuskan perubahan yang bakal dilakukan dalam revisi tersebut. 

RUU Perampasan Aset Jadi Suplemen Pemberantasan Korupsi

Apabila RUU tersebut disahkan, lanjutnya, penegak hukum tidak kesulitan menghadapi pelaku korupsi yang melarikan diri.

Potensi Revisi UU ITE Menguat, Parlemen Dukung Pemerintah

Terdapat beberapa pasal seperti Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil dalam UU ITE sehingga perlu direvisi.

DPR Sulit Lanjutkan Revisi UU Pemilu Tanpa Persetujuan Pemerintah

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness electoral.

Pilkada di 2024, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah jadi Persoalan

Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.

Wacana Revisi UU KPK Dinilai Prematur

Wacana revisi undang-undang KPK dinilai prematur.

RUU Pemilu Resmi Dicabut, KPU Siapkan Simulasi dan Kajian

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mencabut RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional  2021.

DPR Sebut Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Demokrasi

Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

Prof. Eddy: Pasal 154 & 155 Sudah Dicabut tapi Masih Ada di UU ITE

Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR: Revisi UU Pemilu-Pilkada Sebaiknya Dilakukan Setelah 2024

Achmad Baidowi menjelaskan, usulan tersebut agar sekaligus menguji implementasi UU Pemilu setelah digunakan dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2024.

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani."

Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

Penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

Revisi UU ITE, Pemerintah Butuh 2 Bulan Diskusi

“Butuh diskusi selama 2 bulan mengenai revisi UU ini. Tim akan melaporkan apa isi dan bentuknya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (22/2).

DPR Miliki Semangat dengan Pemerintah Terkait Revisi UU ITE

DPR memiliki semangat yang sama dengan pemerintah terkat rencana revisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE Berantas Hoaks, Bukan Berangus Kebebasan Berpendapat

Pembuat fitnah dan hoaks, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketentraman di tengah masyarakat.

MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR: Punya Legitimasi Konstitusional

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Ada Mekanisme jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada.

Revisi UU ITE Bisa Melalui Judicial Review

Beberapa pasal UU ITE yang multi tafsir di antaranya, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Penundaan Revisi UU Pemilu Untungkan Pemerintah dan Parpol

Namun, tidak adanya revisi UU Pemilu dipandang tidak memberikan manfaat bagi tata kelola pesta demokrasi. Sebab, mekanisme kontrol rakyat terhadap parpol semakin lemah.

Azis Syamsuddin Sambut Baik Rencana Pemerintah Revisi UU ITE

M. Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah Indonesia  yang ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting