Baleg Buka Opsi Pembahasan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021

Menko PMK Muhadjir Effendy: Bansos Bisa Diberikan pada Keluarga, Bukan Pelaku Judi Online

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya

Praktik Judi Online Telah Mengakar, Pemerintah Baru Koar-koar

Sukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini.

Melanggar UU ITE, Mantan Rektor Untad Divonis 6 Bulan Penjara

MANTAN Rektor Universita Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Basir Cyio divonis enam bulan kurungan penjara seusai menjalani sidang pelanggaran UU ITE 

Wacana Kewenangan Penyadapan oleh Polri Bikin Publik Cemas

WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.

Pelaku Pemeras Ria Ricis Ternyata Mantan Sekuriti di Rumahnya

Polisi mengungkap identitas pria berinisial AP, 29 tahun, yang mengancam dan memeras uang sebesar Rp300 juta dari artis Ria Ricis. Ternyata, AP adalah mantan sekuritinya.

KemenPPPA Pastikan Akses Keadilan bagi Perempun yang Berhadapan dengan Hukum

Kemen PPPA akan terus mendampingi dan mengawal proses hukum kasus AP, perempuan yang berhadapan dengan hukum sekaligus tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang menjadi korban KDRT.

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Wantimpres

DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres

Ini 7 Syarat Dewan Pertimbangan Agung di Draf Revisi UU Wantimpres

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Revisi UU Wantimpres Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR.

Ini Permohonan Menkumham pada DPR RI

PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly

Soal Revisi UU TNI, Moeldoko: TNI tidak Mau Melampaui Tugas

Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.

Perkuat Integritas Pimpinan Dinilai Lebih Penting dari Revisi UU KPK

KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting