Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kerumunan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) merupakan cerminan euforia yang sulit dikendalikan.
Misalnya Pasal 2, anggota Komisi IV DPR RI itu mencontohkan, hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah bisa menetapkan defisit APBN.
Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan.
Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju Perppu Pilkada menjadi UU
Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
Pengesahan perppu menjadi undang-undang dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.
Regulasi yang berasal dari pengesahan Perppu hanya menyertakan dua pasal dan tidak terdapat ayat. Seluruh ketentuan terdapat dalam Perppu yang berupa lampiran UU.
Pemohon menilai pengesahan perppu itu terlalu cepat.
Pemohon menilai bahwa disahkannya Perppu No.1/2020 menjadi undang-undang terlalu cepat.
Dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
MAKI optimistis menang melawan pemerintah. Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan korona diyakini akan dibatalkan dalam persidangan itu.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Perppu Nomor 2/2020 untuk menunda Pilkada Serentak di 270 daerah, dari semula pencoblosan pada 23 September menjadi Desember 2020.
DPR RI pada Selasa (12/5) lalu mengesahkan Perppu No 1/2020 menjadi UU.
"KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera."
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, kalau PSBB masih berlangsung hingga Juni, maka kemungkinan Desember 2020 bakal ditunda.
Pemohon mempertanyakan berlaku atau tidaknya perppu tersebut secara formal setelah disahkan menjadi undang-undang agar tidak sia-sia mempersiapkan saksi ahli untuk sidang selanjutnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan dari anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun virtual.
Berbagai indikator yang disampaikan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, harga minyak, lifting minyak dan nilai tukar merupakan suatu bahan awal untuk dibahas dengan DPR.
Meski ada satu fraksi yang menolak, DPR resmi mengesahkan Perppu No 1/2020 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved