Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Pandangan-pandangan fraksi merupakan bahan yang sangat konstruktif yang akan digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan Perppu ini," ujarnya.
"Ada 8 fraksi menyetujui dan 1 menolak. Setuju untuk menjadi UU. 8 fraksi menyetujui dan 1 fraksi PKS menolak," tutur Puan seraya mengetok palu dalam Rapat Paripurna di gedung DPR,
Pasal 27 pada Perppu No 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara Perppu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melayangkan surat kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) ihwal prediksi berakhirnya pandemi.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penerbitan perppu merupakan hak subjektif dari presiden sebagaimana diatur Pasal 22 UUD 1945
Jika melihat konstruksi waktu di UU Pilkada yang tidak diubah dalam perppu pilkada, minimal tahapan pilkada harus dimulai kembali 6 bulan.
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengungkapkan DPR RI hampir menyetujui dengan berat hati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Presiden Jokowi diminta mengawasi pelaksanaannya.
Titi mengatakan tahapan pilkada merupakan kegiatan yang mengundang interaksi banyak orang dan dilaksanakan di luar rumah.
Pengaktifan dilakukan setelah adanya revisi peraturan KPU. Bawaslu juga tidak akan merekrut anggota ad hoc yang baru.
Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada.
Penundaan pemilu selama hanya tiga bulan dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjamin hak konstitusi masyarakat di tengah pandemi covid-19.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penerbitan Perppu patut diapresiasi karena memberikan legalitas keberlanjutan pilkada
Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda.
Perppu dianggap dapat memberikan kepastian hukum terkait waktu penundaan pilkada sebab ada masalah kesehatan masyarakat yang mengancam
Melalui Perppu itu pemerintah memiliki kepastian untuk merespon cepat kondisi pandemi dan dampaknya yang perubahannya juga cepat ke berbagai sektor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 bukan diperuntukkan membuat pejabat kebal hukum.
Pengisi kekosongan hukum penting untuk memberikan kepastian bagi pesta demokrasi yang sedianya berlangsung pada 23 September 2020.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved