Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, diterbitkannya Perppu 1/2020 bertujuan untuk menjadi bantalan pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi dampak pandemi covid-19.
"Tidak keluarnya Perppu di bulan April menunjukkan kehati-hatian Pemerintah. Melakukan kajian mendalam dan matang termasuk soal prediksi pandemi covid-19 berakhir,"
Lama waktu pengesahan Perppu covid-19 menjadi UU amat bergantung pada dinamika pembahasannya di Banggar
"Kami benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani
"Kami benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani
Penggugat perppu korona diminta memperkaya gugatan dengan membandingkan studi kasus di negara lain
Penggungat hanya khawatir terjadi penyelewngan anggaran. Lantaran terdapat pasal yang menyebut pemerintah tidak dapat dikoreksi dalam melakukan kebijakan stimulus ekonomi.
Persidangan bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI.
Sidang uji materi Perppu Korona akan dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan proseudur ksehatan penangan pandemi covid-19.
Sidang perdana Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan digelar padabesok Selasa (28/4). Persidangan bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi 'Mahkamah Konstitusi RI'.
MK telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK namun tetap memerhatikan penjarakan fisik (physical distancing).
Menurutnya, Presiden punya hak menerbitkan Perppu tersebut karena situasi kegentingan nasional. Namun, ia menilai Perppu itu masih tetap berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
"Para Pemohon dibatasi kehadirannya paling banyak tiga orang di ruang sidang, yang dapat meliputi Pemohon prinsipal dan kuasa hukum."
Masyarakat, tidak perlu khawatir bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19 antara lain jaring pengamanan sosial, tidak akan batal dengan diujinya Perppu tersebut.
Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan gugatan atas Perppu tersebut merupakan hal yang sah menurut hukum.
Sementara itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut terkesan menyabotase konstitusi.
JUDICIAL review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diapresiasi legislator Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
MK sedang menyiapkan regulasi untuk bisa menggelar sidang jarak jauh termasuk menyiapkan piranti dan sarana prasarana yang diperlukan.
Gugatan itu diajukan sejumlah tokoh seperti Mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, dan Adhie Massardi, pada 14 April 2020.
Landasan utama Perppu itu terbit adalah negara ingin melindungi hak ekonomi dan sosial seluruh warganya dari dampak covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved