Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yakni dalam Pasal 27 Ayat 2 yang berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum telah melampaui batas kewenangan eksekutif.
"Ini Perppu rasa Omnibus Law Perpajakan," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengenai legalitas Perppu Korona di Jakarta, pada Selasa (14/4)
"Ini Perppu rasa Omnibus Law Perpajakan," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengenai legalitas Perppu Korona di Jakarta, pada Selasa (14/4)
Untuk menghindari kekosongan hukum yang berkelamaan, KPU akhirnya mengirim usulan materi Perppu Pilkada ke Istana Kepresidenan.
Indonesia memang memiliki pengalaman pahit pada saat penanganan beberapa krisis.
Indonesia memang memiliki pengalaman pahit pada saat penanganan beberapa krisis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan Surat Presiden terkait Perppu 1/2020 kepada pimpinan DPR, Kamis (2/4).
Perppu tersebut membuat pemerintah dapat melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus kuat.
Penyebabnya jelas karena serangan virus korona yang kini mengganggu ekosistem perekonomian nasional.
Syamsuddin yang juga dilantik sebagai anggota Dewas KPK itu mengungkapkan, khekawatirannya akan pelemahan KPK terdapat pada wacana dipilihnya Dewas KPK oleh DPR.
Syamsuddin yang juga dilantik sebagai anggota Dewas KPK itu mengungkapkan, khekawatirannya akan pelemahan KPK terdapat pada wacana dipilihnya Dewas KPK oleh DPR.
Keputusan untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi dalam pilkada sepenuhnya harus datang dari komitmen partai dalam upaya pengentasan korupsi.
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Menurut Laode, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang saat ini berlaku membuat kerja komisi tidak efisien dan berisiko memperlemah penindakan.
Alasannya karena Mahkamah Konstitusi tengah melakukan judicial review terkait UU KPK.
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Menurut Darmizal, sebaiknya masyarakat bersabar menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan tidak perlu menekan Presiden Jokowi lagi dengan cara apapun.
Presiden sudah menyiapkan kebutuhan yang diamanatkan UU, misalnya dewan pengawas dan pelantikan pimpinan KPK yang baru
"Sikap kenegarawanan Presiden yang memberikan contoh dan keteladanan penyelenggara negara untuk menghormati ketatanegaraan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Masinton,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved