Komnas HAM Minta Jokowi Cepat Keluarkan Perppu Penundaan Pilkada

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Perppu dianggap dapat memberikan kepastian hukum terkait waktu penundaan pilkada sebab ada masalah kesehatan masyarakat yang mengancam di tengah pandemi covid-19 jika pilkada tetap digelar sebelum wabah mereda.

Baca juga: Hanafi Mundur, Amien Rais: Ketika Berbenah Kehilangan Momentum

Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM Hairansyah menyampaikan Komnas HAM melalui surat nomor 045/TUA/V/2020 pada 4 Mei 2020 kepada Presiden Joko Widodo, mendorong percepatan penerbitan Perppu terkait pelaksanaan penundaan pilkada serentak pada 2020.

Adapun alasan penundaan tersebut berkaitan dengan hak fundamental terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas keamanan seluruh pihak, termasuk banyak wilayah yang menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning.

"Meskipun pilkada juga merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah Covid-19," ujarnya seperti dikutip dari pernyataan pers di Jakarta pada Selasa (5/5).

Baca juga: Said Didu Mangkir, Pengacara Luhut Serahkan Kasus ke Kepolisian

Komnas HAM, imbuhnya, melalui surat itu juga merekomendasikan pada presiden untuk menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penundaan pilkada.

"Perppu menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah, sehingga
memberikan adanya kepastian hukum," imbuhnya.

Di samping itu, terkait tahapan pemilu lanjutan, pemerintah diminta menjamin regulasi maupun ketersediaan anggaran dan memastikan tahapan pilkada lanjutan dilakukan setelah kondisi keadaan darurat kesehatan
telah berakhir.

"Walaupun masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan," ujarnya.

Komnas meminta supaya pemerintah memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pemilih, peserta pilkada dan penyelenggara pemilu.

Baca juga: Ganjar Ambyar Dengar Didi Kempot Meninggal

Lalu, pada saat menjalankan tahapan pilkada yang masih tertunda yaitu pencocokan data pemilih, Komnas meminta penyelenggara pemilu memperhatikan warga negara potensial yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan. (Ind/A-3)