Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Menkeu Sri Mulyani: Perppu 1/2020 telah menjadi UU 2/2020
20/5/2020 13:35
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Sri Mulyani mewakili Presiden bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5).
Ia menuturkan di dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Baca juga: Menkumham Yasonna akan Hadiri Sidang Gugatan Perppu Korona
Selanjutnya pemerintah mengesahkan persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
"Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPT tersebut melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang," tutur Sri Mulyani.
Ia memastikan undang-undang tersebut telah tercantum dalam lembaran negara Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516.
Keterangan Menkeu itu disampaikan setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meminta klarifikasi pemerintah terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi undang-undang atau belum.
"Jadi sudah jelas perppu itu sudah menjadi undang-undang," tutur Anwar Usman usai mendengar keterangan. (A-2)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![ilustrasi.]()
MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan
29/4/2026 16:54Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
-
![ilustrasi.]()
MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen
29/4/2026 16:33MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
-
![Ilustrasi]()
DPR di Sidang MK: Pasal Penghinaan di KUHP Baru Bukan untuk Bungkam Kritik
13/4/2026 14:05Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta]()
MK Respons Permintaan Percepatan Putusan UU TNI, Singgung Kompleksitas Perkara
09/4/2026 18:32MK respons desakan percepatan putusan UU TNI terkait peradilan umum bagi prajurit. Simak penjelasan Pan Mohammad Faiz mengenai kompleksitas perkara nomor 197/2025.
-
![Seseorang merokok saat mengendarai sepeda motor.]()
Digugat ke MK, Larangan Merokok dan Main HP saat Berkendara Minta Diperjelas di UU LLAJ
02/4/2026 16:36LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta.]()
UU Ormas Digugat ke MK, Pemohon Nilai Aturan Ormas tak Boleh Berlaku untuk Yayasan
01/4/2026 17:27SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.
-
![ilustrasi]()
Aturan Hukum WNI Jadi Tentara Amerika Serikat: Risiko Kehilangan Kewarganegaraan RI
21/1/2026 20:52Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
-
![Pemusnahan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual.]()
DJKI Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Senilai Rp3 Miliar Lebih
09/12/2025 13:59DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
-
![DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.]()
DJKI dan Uni Eropa Bahas Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Pasar dan Lokapasar
22/10/2025 12:11DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
-
![DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.]()
DJKI Verifikasi Penutupan 41 Situs Pelanggar Hak Cipta Atas Laporan COA Webtoon
17/10/2025 07:58DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
-
![Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.]()
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
15/10/2025 11:55Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
-
![Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).]()
RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025
24/9/2025 06:15Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Opini
-
![Daniel Rudi Haryanto]()
-
![Ahmad Riyad Firdaus, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Batam, Wakil Ketua Umum Bidang Standar dan Akreditasi ITERATI]()
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10 -
![Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka]()
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00
Kolom Pakar
-
![UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\]()
UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00 -
![Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh]()
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00 -
![Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan]()
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved