Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Supiansah menjelaskan penentuan dapil dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi di 3 DOB di Papua dan IKN, akan diatur dalam Perppu.
Komisi II DPR dijelaskannya sudah melakukan kajian proses tahapan sehingga perhitungan hari hingga terbitnya Perppu tidak menganggu tahapan.
KPU berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar segera rampung.
Kemendagri menyatakan bahwa Perppu tentang DOB Papua ditargetkan tuntas Oktober mendatang. Perppu dibutuhkan sebagai dasar hukum KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu di 3 DOB Papua.
Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi pengaturan penyelenggaraan pesta demokrasi di provinsi baru di Indonesia.
Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilu, dampak dari pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.
Kebijakan Perppu harus dikeluarkan pemerintah untuk mengisi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua.
Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan Pemilu juga pernah terjadi pada 2020 silam.
Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.
Perppu covid-19 dinilai tidak bisa ditangani dengan hukum normal.
PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
MK menolak permohonan uji materi perppu 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi covid-19. Jadi Pilkada serentak tetap dijalankan pada 9 Desember 2020.
RAPAT Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.
Aturan pemilu yang ada, tidak cukup kuat dalam memberikan sanksi yang mempunyai efek jera. Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada yang belum adaptif dengan situasi Covid-19.
UU itu harus dimodifikasi agar sesuai dengan situasi terkini dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai sebagai solusi.
Perppu diperlukan secara regulasi, sebab dalam PKPU No.6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved