Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Secara hukum, kesaksian palsu dalam persidangan memang dapat dijerat pidana.
Pihak pemohon tidak mampu membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktir, sistematis dan masif (TSM).
Meski dilakukan pemantauan, lanjut Andy, tidak ada penyekatan di daerah perbatasan di Solo.
Para peneliti menyebut meninggalnya petugas KPPS murni terjadi karena faktor yang bersifat alamiah.
Alasan pelarangan aksi massa tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 Pasal 6 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Refly meyakini Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden yang dilayangkan oleh kubu Prabowo-Sandi.
Jusuf Kalla juga melihat seharusnya kegiatan halal bi halal dilaksanakan di lokasi yang pantas untuk kegiatan silaturahmi.
Selama sidang sengketa pilpres pihak pemohon tidak mampu menunjukkan fakta dan bukti yang bisa menyimpulkan ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Ada perbedaan sikap saat menunggu keputusan MK di masa saat ia ikut berkompetisi dengan saat ini. Menurut Kalla, dahulu sebelum memasukkan gugatan pun tidak didahului dengan aksi masa.
Luhut berharap setiap pendukung mau mengikuti sikap tenang kedua pasangan calon dalam menghadapi proses PHPU di MK.
Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 akan dihadiri para pihak mulai dari pemohon, termohon, terkait, dan Bawaslu.
Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi di sekitar gedung MK.
Jika dipaksakan, Nanto menilai aksi itu berpotensi memunculkan disintegrasi di tengah masyarakat.
Kapolri menegaskan tidak ingin aksi kericuhan yang terjadi di depan Bawaslu pada 21 dan 22 Mei terulang lagi.
Ia berharap tidak ada lagi aksi massa menjelang dan saat putusan dibacakan MK nanti.
"Kami enggak punya kuasa melarang hak konstitusional warga negara."
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih menimbang wacana memproses hukum Hairul Anas.
MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak akan membatasi akses media sosial saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6).
Putusan MK bisa mengakhiri klaim-klaim sepihak perihal tuduhan kecurangan dalam Pilpres 2019.
Pada Selasa (25/6) dini hari, #RakyatSorotKeputusanMK masuk trending topic keempat di Indonesia dan telah dicuitkan hingga 26,5 ribu kali.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved