NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

Kiai Ma'ruf Ajak Semua Pihak Bersatu Lagi Pascaputusan MK

Antara

25/6/2019 11:30

Kiai Ma'ruf Ajak Semua Pihak Bersatu Lagi Pascaputusan MK — Kiai Ma'ruf(MI/ROMMY PUJIANTO)

CAWAPRES nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin meminta semua pihak menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.

Ia berharap tidak ada lagi aksi massa menjelang dan saat putusan dibacakan MK nanti.

"Jangan ada lagi demo-demo yang sifatnya memprovokasi apalagi sampai menimbulkan ricuh," kata Kiai Ma'ruf di sela-sela acara Halalbihalal PBNU, Jakarta, Senin (24/6) malam.

Baca juga: Medsos tidak akan Dibatasi saat Putusan MK

Ia berpesan kepada semua pihak yang berbeda pilihan politik agar bersatu kembali.

"Sesudah ini kita bersatu lagi, tidak ada lagi friksi, tidak ada 01, tidak ada lagi 02," katanya.

Halalbihalal PBNU ini juga dihadiri Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro
Sandjojo dan Menristek Dikti M. Nasir.

Selain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, juga hadir Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Pers M. Nuh dan mantan menteri luar negeri Alwi Shihab. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan
29/4/2026 16:54
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen
29/4/2026 16:33
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Ahli dari Presiden di Sidang MK: Peradilan Militer Penting bagi Disiplin Sistem Pertahanan
29/4/2026 13:40
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Sidang UU Peradilan Militer di MK, Isu Impunitas dan Keadilan Korban Mengemuka
29/4/2026 13:28
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
DPR Disarankan Konsultasi ke MK Soal Ambang Batas Parlemen
25/4/2026 09:57
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Soal RUU Pemilu, Dasco: Jangan Sampai Nanti Digugat Lagi ke MK
21/4/2026 19:24
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved