Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Biak Numfor mendukung rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru.
"Karena kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan."
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru."
Salah satu tokoh masyarakat Tangsel, Hikmat mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, pemerintah berencana akan memekarkan wilayah hingga ada 45 Provinsi di Indonesia
Dr. Adriana Elisabeth, M. Soc, Sc, mengatakan terkait perdebatan otonomi khsusu (Otsus) semua pihak yang menolak dan menerima mereka semua punya alasan.
Yardin mendorong warga Tangerang Raya yang memiliki potensi dan jaringan berperan aktif mewujudkan terbentuknya Provinsi Tangerang Raya.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Politikus senior Papua Paskalis mengakui, orang asli Papua (OAP) saat ini sedang gelisah dengan adanya rencana pembentukan DOB tersebut karena mengancam keberadaan mereka di wilayah tersebut
PEMUDA Adat Papua meminta kepada pemerintah agar segera mempercepat proses pemekaran provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Masyarakat jangan khawatir jika akan ada pembentukan komando daerah militer (kodam) baru berikut kehadiran banyak prajurit dan fasilitas pendukungnya.
Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua tengah dalam proses gugatan di MK
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 45 menit tersebut, Ketua MRP Timoutius Murib meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan 3 RUU DOB pemekaran Papua
“Ini kan negara demokrasi. Ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa,”
Perihal pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru di Papua menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan delegasi MRP dan MRPB.
Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.
Muhammad Wartabone menilai pemekaran wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) didasarkan dengan pertimbangan bahwa rentang kendali pemerintah daerah dengan masyarakat akan semakin dekat
Dia pun meminta BRIN melakukan riset tentang potensi ekonomi wilayah yang melakukan pemekaran
Ia juga berpendapat, jika pemekaran Papua terwujud, maka hal itu akan memperpendek rentang kendali dengan wilayah-wilayah yang selama ini masih banyak yang terisolasi.
Andi menyampaikan Lemhannas akan segera melakukan kajian tentang Papua sebagaimana diarahkan Wapres. Selanjutnya kajian tersebut akan dilaporkan kepada Tim Kantor Wapres.
Menurut Timotius, pemekaran wilayah bukan solusi menyejahterakan masyarakat
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved