Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten. Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa angkat bicara perihal Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
"Perjuangannya sudah sangat jauh ya, tidak ada kata pikir pikir. Kita dengan jujur, lapang dada, kita mau secepatnya hadirnya DOB di Papua," tegas Paskalis,pada Senin (9/5).
Baca juga : Mendagri Harap Semua Pihak Menerima Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Dia menyebutkan alasan mendukung DOB yakni berharap adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan SDM.
"Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai pegawai pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," jelasnya.
"Mencari sekda dari Selatan susahnya sengah mati. Karrmena provinsi Papua tidak pernah mengorbitkan, mengkaderkan anak anak kita dari Selatan ke Jayapura," kata dia.
Baca juga : Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
Dari sisi SDM khususnya pendidikan, lanjut dia, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1000 doktor, itu dicanangkan Gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong.
"Kita yang di Selatan Papua tidak disentuh sama sekali, setengah anak pun tidak ada. Sudah jelas ini tidak ada keadilan," ujarnya.
Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya di eksekusi. "Segera, secepatnya," tutur Paskalis lagi.
Baca juga : Forum Mahasiwa Papua Desak Pengesahan DOB Papua
Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan di Papua Tengah, Pegunungan.
"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisir oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," tambahnya.
Pihaknya memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. "Mayoritas mendukung. Bahkan saya sendiri pun pegang mic kok tanggal 4 April kita deklarasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.
Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.
Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi.
Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved