Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Biak Numfor mendukung rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua LMA Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara, kepada awak media bahwa masyarakat adat Saireri khususnya Biak Numfor sangat mendukung DOB serta otonomi khusus (Otsus) Jilid II karena masyarakat menginginkan kesejahteraan.
“Kami dukung karena itu keinginan dari masyarakat bahwa mereka ingin kesejahteraan,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (11/6)
Baca juga : Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal
Dukungan tersebut tak hanya dari masyarakat di Kabupaten Biak Numfor melainkan dari lima kabupaten yang tergabung dalam wilayah adat Saireri yakni kabupaten Supiori, kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, kabupaten Nabire dan kabupaten Biak Numfor.
“Masyarakat menginginkan juga pemekaran kabupaten baru di Saireri, yaitu Kabupaten Pulau Numfor Yapen, kabupaten Napa Swandiwe Biak Barat, lalu kabupaten Yapen Timur dan Yabaru, dan dari Waropen juga ada,” ujar David.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan LMA Biak Numfor, Drs. Marthinus Randongkir berharap pihak-pihak yang menolak program pemerintah termasuk DOB dan Otsus Jilid II harus berpikir jernih dan mau menerima program tersebut.
Baca juga : Kemendagri Kebut Pembahasan Daftar Pemilih di Provinsi Baru Wilayah Papua
“Kami harap, mari kita sama-sama saling menunjang, saling menopang untuk berdirinya provinsi baru," katanya.
"Utamanya juga pemekaran diwilayah Seireri. Biak bisa dijadikan kota dan bisa bergeser lagi pemekaran dibeberapa wilayah. Kami sangat mendukung pemekaran provinsi Papua Utara,” harap Marthinus..
Menurutnya, masyarakat harusnya mendukung DOB dan Otsus Jilid II karena tujuannya baik.
Baca juga : IKBP Minta Pemerintah Pusat Percepat Bentuk Provinsi Baru di Papua
“Tujuan pemekaran itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan yang ada. dan untuk masyatakat sejahtera,” pungkas Marthinus. (*)
Tim Teknis Gabungan Indonesia dan Jepang berhasil mengumpulkan 9 kerangka manusia yang diduga kuat sebagai tentara Jepang yang gugur pada Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor,
Kepolisian mengklaim Pemilu di Kabupaten Biak Numfor, Papua, berlangsung aman.
Pasalnya setahun belakangan, aktivitas mereka terganggu dengan hadirnya ratusan kapal jaring berukuran besar yang beroperasi melewati wilayah tangkapan mereka.
Nilai ekonomi para nelayan yang saat ini berkisar Rp1,4 miliar per tahun diproyeksikan bakal meningkat menjadi Rp14,89 miliar per tahunnya.
Menurut dia, kegiatan STC yang sangat baik ini perlu diteruskan dan ditingkatkan, tentunya dengan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM setempat.
Gianni juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Widodo dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 FIFA saat ini.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved