Wacana Pemekaran Provinsi Nias Diyakini Dongkrak Sektor Wisata

GERAKAN Pemuda Pelopor Pro Pembangunan Kepulauan Nias (GP4KN) mendiskusikan usulan pembentukan Nias sebagai provinsi baru melalui pengembangan sektor wisata. Ketua Panitia GP4KN Rikardus Sihura usulan tersebut berangkat dari hasil evaluasi pihaknya terkait dengan fenomena pariwisata yang dinilai berbeda jauh pada era 90an 

"Jadi, kegiatan ini sebenarnya lahir dari hasil diskusi internal GP4KN yang menyoroti soal pariwisata di Kepulauan Nias. Kami menilai bahwa perlu memulihkan dan membangkitkan Kembali kondisi pariwisata seperti era 1990an, saat itu Kepulauan Nias menjadi tempat favorit wisatawan mancanegara" ujar Rikardus Sihura, dikutip di Jakarta (16/7). 

Rikardus menuturkan mengadopsi suasana pariwisata pada tahun 90an dimana pemanfaatan teknologi dalam promosi objek wisata oleh Pemda seharusnya lebih mudah. Rikardus Sihura juga membandingkan kemajuan pariwisata di Kepulauan Nias sebelum dan setelah wilayah tersebut menjadi 4 kabupaten 1 kota.

Baca juga : Ke Nias, Ganjar Sebut Potensi Wisata Harus Didukung Transportasi Penunjang

"Dulu, Ketika kepulauan Nias ini masih menjadi satu Kabupaten, kemajuan objek wisatanya sangat massif sekali. Seharusnya, dimekarkannya menjadi 4 kabupaten 1 kota ini lebih memudahkan untuk fokus kemajuan di masing-masing daerah administratif" katanya

Ia kemudian menyinggung soal beberapa pariwisata di daerah lainnya yang mengalami kemajuan karena kepedulian pemerintah provinsi. Ia menilai bahwa, untuk membantu memudahkan pembangunan pariwisata di Kepulauan Nias dapat dilakukan jika daerah tersebut menjadi daerah otonomi baru di Indonesia yaitu menjadi sebuah provinsi.

"Dalam membangun pariwisata di Kepulauan Nias ini dapat didukung secara massif sebenarnya jika menjadi provinsi. Karena, kalau kita bisa melihat daerah-daerah lainnya yang mengandalkan potensi pariwisata misalnya Bali dan NTB, ini kan pembangunananya sangat cepat karena kerja-kerjanya fokus, terarah, terorganisir dan aksesnya langsung ke pemerintahan pusat" imbuhnya

Baca juga : Bentuk 3 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Jangan Lupakan Warga Lokal

"Lalu yang menjadi persoalan kita adalah, Ketika isu pemekaran ini semakin menguat, ternyata kita tidak siap untuk menyambut itu. Misalnya adalah sumber daya manusia kita sudah mumpuni, tapi aksesibilitas ke tempat-tempat wisatanya justru tidak memadai. Atau, fasilitas pemanfaatan teknologi kita tersedia, tapi kita masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mengembangkan pariwisata. Jadi, persoalan-persoalan ini akan menjadi pembahasan juga nantinya" lanjutnya

Atas persoalan itu, Rikardus sampaikan jika GP4KN sepakat untuk mengadakan kegiatan talk show itu dengan mengundang Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Ham sekaligus tokoh dari Kepulauan Nias dan Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata.

"Tidak hanya itu, kami juga mengundang seluruh kepala daerah se kepulauan Nias selaku pembuat dan yang mengevaluasi kebijakan pariwisata, namun beberapa saja yang terkonfirmasi hadir karena terbentur dengan agenda lainnya" ucapnya

"Kita sih semua berharap agar dalam talk show ini dapat menghasilkan sebuah formula yang tepat dalam memajukan Pariwisata Kepulauan Nias baik dalam pembangunan Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka Panjang" tutupnya. (Z-8)