Ini Wilayah yang Banyak Transaksi Judi Online, Cengkareng dan Karawaci Termasuk

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),

Berdasarkan wilayah dari provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi transaksi judol dengan transaksi Rp49,8 miliar dan melibatkan 41 ribu anak. Adapun jumlah transaksinya mencapai 459 ribu kali transaksi. Berdasarkan kota/kabupaten terbanyak adalah Kota Administratif Jakarta Barat ada 4.300 anak terpapar judol dengan 68 ribu transaksi dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

"Kita perbesar lagi sampai kecamatan. Adapun kecamatan dengan jumlah peserta paling banyak di Indonesia itu Cengkareng (Jakarta Barat) dengan 1.000 orang, tapi kalau dilihat jumlah transaksi nilai rupiah paling banyak itu adalah di Kecamatan Karawaci," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Baca juga : KPAI Minta Negara Serius Berantas Judi Online dengan Libatkan Lembaga Perlindungan Anak

"Jadi anak-anak yang terdata di daerah Karawaci paling banyak melakukan deposit transaksi itu hampir Rp5 miliar, jumlah depositnya kalau yang tadi di Cengkareng itu ada transaksinya 14.000 sekian, kalau di Karawaci 7.000 sekian," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan temuan PPATK perlu tindak lanjut oleh berbagai kementerian dan lembaga di ranah penegak hukum. Selain itu bagi korban anak juga perlu langkah-langkah pemulihan yang membutuhkan perlindungan khusus.

"Saya mengapresiasi, kita sudah mendengar sampai level kecamatan. hari ini mungkin anak-anak sedang sekolah, tidak ada yang tahu wajahnya mereka sedang mengalami adiksi judol atau mereka sedang melihat memperhatikan Guru belajar, atau mereka sedang memikirkan jeratan prostitusi online yang mungkin juga sudah merangsek kepada kehidupan," ujar Ai Maryati.

Diperlukan pendekatan persuasif psikologi para pemangku kepentingan, terutama di dinas, kementerian, lembaga tentu kalau di level pusat, juga sekolah untuk membuka layanan pengaduan bagi anak-anak yang merasa dirinya terindikasi, masuk dan terlibat di dalam judi online.

"Jangan sambil memicu situasi perundungan yang baru bahwa anak-anak terindikasi penjudi. Tetapi dengan cara mereka diterima untuk dilakukan langkah-langkah perlindungan, mendengar apa yang dirasakan, dan kemudian diberikan rehabilitasi," pungkasnya. (Iam/Z-7)