Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua. Menurutnya, pemekaran tersebut bisa membuat Bumi Cenderawasih maju.
Sebab itu, IKBP mendukung penuh pemerintah pusat mempercepat realisasi pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
“Kenapa kita sampai mendukung? Karena kami sendiri anak Papua dan melihat persoalan yang ada di Papua bagaimana supaya Papua juga bisa maju, sama dengan daerah-daerah lain,” kata Ayub Faidiban dalam pernyataannya, Rabu (22/6).
Pemekaran, kata Ayub, menjadi penting karena dua provinsi yang sudah ada saat ini ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua.
Baca juga: Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
Ia bahkan menilai tambahan tiga provinsi baru sebenarnya masih belum cukup. Ia berharap agar Papua Barat Daya dan Teluk Saereri juga segera dijadikan sebagai provinsi baru.
“Sehingga pembangunan yang nanti ada di tanah Papua itu terbangun dengan maksimal sebagaimana daerah tengah dan daerah barat. Sehingga Papua pun bisa maju, Papua Sejahtera, dan orang Papua bisa menikmati itu,” ungkap Ayub.
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pembentukan provinsi baru ini di Papua.
IKBP, lanjutnya, tegak lurus dengan pemerintah pusat agar pemekaran daerah otonomi baru ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kalau ada hal-hal lain yang memang kita anggap bahwa masih kurang, ya jangan kita menghalangi daerah pemekaran tadi, tapi kita menyampaikan dengan cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi,” harapnya.
“Untuk itu saya mengajak kita marilah kita semua bersatu mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat DOB,” pungkas Ayub. (RO/OL-09)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved