Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA Khusus DPRD Kabupaten Dogiyai membawa sejumlah aspirasi rakyat Papua ke Jakarta. Aspirasi yang dibawa adalah sikap rakyat Papua menolak rencana Pemekaran Provinsi, menolak Otonomi Khusus, dan meminta evaluasi Polri atas rencana pembentukan Polres baru di Kabupaten Dogiyai.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Dogiyai Simon Petrus Pekei mengatakan, banyak persoalan yang timbul di masyarakat utamanya di Kabupaten Dogiyai karena tiga isu utama tersebut tidak direspon dengan baik.
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru, masyarakat juga tolak rencana DOB di Papua dan ketiga masyarakat menolak rencana pembentukan Polres di Dogiyai," ungkap Simon kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa malam (24/5).
Simon menjelaskan, pihaknya di DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat sudah membangun komunikasi dengan Pemprov di Jayapura dan selanjutnya di Jakarta membawa aspirasi yang sama agar mendapat tanggapan serius pemerintah pusat.
"Kami datang sebagai anggota Pansus juga ada perwakilan masyarakat, tokoh adat, agama, pemuda dan mahasiswa mendesak agar pemerintah pusat di Jakarta memikirkan ulang rencana pemekaran, termasuk kebijakan Otsus yang menurut masyarakat gagal di Papua dan paling penting untuk membatalkan rencana pembuatan Polres di sana karena menabrak aturan lebih khusus karena syarat mendapat dukungan dari masyarakat tidak terpenuhi," tegas Simon.
Baca juga : Susun Empat Indeks, BSKDN Kemendagri Ingin Ukur Kinerja Pemda
Di Jakarta lanjut Wakil Ketua DPRD Dogiyai ini, pihaknya berencana bertemu Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Mendagri, DPD RI dan DPR RI.
"Jakarta harus mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan merupakan aspirasi rakyat Papua. Itu berbahaya sekali," tukas Simon.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Dogiyai Benny Goo menilai selama ini situasi di Papua utamanya Dogiyai tidak kondusif karena ada kebijakan politik yang dipaksakan.
"Otsus itu kami nilai sudah gagal, tapi kenapa dilanjutkan? Dan sekarang lagi DOB. yang jelas masyarakat tolak tapi dipaksakan, termasuk terakhir ini soal rencana membangun Polres diciptakan kondisi seperti terakhir seperti kebakaran di Dogiyai ini untuk memaksakan itu. Kami datang ini agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat yang memang jujur dari hati terdalam masyarakat Papua," pungkas Benny. (OL-7)
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Jokowi menjelaskan sebelum ada pemakaran, warga Merauke yang ingin mendapatkan pelayanan dari Provinsi harus terbang jauh ke Jayapura.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri di daerah perbatasan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved