Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang akan dibahas hari ini berpotensi menimbulkan dinamika cukup tinggi. Sebab DPR menerima daftar inventaris masalah (DIM) juga semua aspirasi masyarakat Papua yang pro dan kontra.
"Kami melihat memang DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi karena DPR juga menerima aspirasi dari masyarakat yang pro dan yang kontra. Namun apapun itu kita akan bahas dan kita akan membuat sebuah undang-undang yang tentunya disempurnakan untuk semua," ujar Sufmi dalam keterangan pers, Selasa (21/6).
Dia menekankan pembahasan RUU DOB harus hati-hati dan cermat. Dengan begitu, Ia menegaskan pimpinan DPR tidak memaksakan RUU tersebut untuk segera dirampungkan.
"Kita lihat perkembangannya. Kami tidak akan memaksakan juga itu harus cepat selesai tapi kalau kemudian dalam pembahasan itu bisa berjalan lancar ya artinya bisa cepat selesai," ujarnya.
Baca juga: Besok, M Lutfi akan Diperiksa Kejagung Terkait Perkara CPO
Sesuai agenda Selasa, (21/6) Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja tingkat bersama Menteri Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, DPD dan Kemenkumham. Rapat tersebut akan menbahas penjelasan/keterangan DPR tentang RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah serta penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pembentukan panja. (P-5)
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved