Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengklaim bahwa pemekaran Provinsi Papua sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. “Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan," ujar Tito, Selasa (21/6).
"Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” imbuhnya.
Baca juga: DPR Targetkan RUU DOB Papua Rampung 30 Juni
Menurut Tito, letak geografis yang luas dan medan yang sulit, menjadi tantangan dalam proses pembangunan di wilayah Papua. Lalu, persoalan birokrasi yang panjang juga kerap menjadi hambatan dalam pembangunan.
“Dengan dimekarkannya menjadi 3 provinsi, diharapkan dapat memperpendek birokrasi dan mempermudah berbagai urusan,” jelas Tito.
Adapun pemekaran wilayah bukan hal baru di negeri ini. Sebelumnya, melalui pemekaran wilayah, beberapa daerah terbukti menjadi lebih mandiri, dengan kemampuan fiskal yang memadai untuk pembangunan.
Baca juga: Presiden: Daerah Harus Fokus pada Satu Komoditas Pangan
Bahkan, lanjut Tito, beberapa daerah hasil pemekaran juga dinilai sukses. Misalnya, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah.
Menyoroti pemekaran di wilayah Papua juga bukan hal baru. Sejak dimekarkan dan berdirinya Provinsi Papua Barat, berbagai capaian positif pembangunan semakin terlihat jelas.
“Papua juga dimekarkan dengan adanya provinsi baru, yakni Papua Barat. Kita melihat hasil yang positif. Kita melihat pembangunan ditandai dengan IPM yang naik, daerah yang tadinya terisolasi, semua menjadi terbuka,” pungkasnya.(OL-11)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan ramah keluarga sebagai basis kebijakan nasional untuk mengatasi depresi remaja dan kemiskinan.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved