Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Hak Asasi Manusia PBB meminta Vietnam untuk membebaskan empat aktivis yang dipenjara selama 10 tahun karena dituduh menyebarkan propaganda anti-negara.
UNI Eropa menekankan pentingnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.
Sebagai penyelidik, Amiruddin menyebut Komnas HAM tidak bisa mengungkap siapa saja yang pernah diperiksa di tahap penyelidikan.
Pakar HAM PBB mengatakan lebih dari 1 juta muslim telah ditahan atau dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang, Tiongkok.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menerima tinjauan tingkat tinggi dari serangan yang tidak membuat rekomendasi pertanggungjawaban.
Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan menyebutkan penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai langgar hak asasi manusia (HAM).
Secara yudisial, ujarnya, Kejaksaan Agung sekarang sudah memulai penyidikan untuk kasus Paniai, Papua.
"Pelanggaran HAM Pinak TNI terjadi di era Jenderal Moeldoko atau KSAD Gatot Nurmantyo di hari itu," ujar Ahmad
ALIANSI Perempuan Bangkit menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya pada perempuan.
Instrumen penyelesaian kasus HAM melalui mekanisme yudisial diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
PERLUASAN kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan dalam UU Kejaksaan yang baru tak boleh melanggar HAM. Jaksa harus berpedoman pada aturan saat menyadap seseorang.
PM Australia Scott Morrison mengatakan, Australia tidak akan mengirim ofisial ke olimpiade yang akan digelar pada Februari 2022 tersebut.
AMERIKA Serikat menjatuhkan sanksi baru pada selusin pejabat dan entitas Iran karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Mahfud
"Kasus ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kita langsung ditindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," kata Mahfud
Keputusan dan Surat Perintah Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Nomor 153/PM/03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM.
PELAKSANAAN amanat UU Otsus melalui PP yang saat ini sedang disosialisasikan sama sekali tidak menyinggung soal bagaimana pelanggaran HAM di Papua diselesaikan.
Menurut dia Komnas HAM telah merampungkan berkas penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.
Langkah itu dianggap menjadi jalan keluar atas kebuntuan yang selama ini terjadi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved