Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Hak Asasi Manusia PBB meminta Vietnam untuk membebaskan empat aktivis yang dipenjara selama 10 tahun karena dituduh menyebarkan propaganda anti-negara.
Trinh Ba Phuong, Nguyen Thi Tam, Do Nam Trung, dan penulis independen Pham Doan Trang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 88 dan 117 KUHP Vietnam, menurut pernyataan dari juru bicara PBB Ravina Shamdasani.
Wartawan Le Trong Hung, yang telah mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri sebagai calon independen, akan menghadapi persidangan pada 31 Desember 2021 atas tuduhan serupa.
Dia telah ditahan sejak Maret 2021 tanpa akses ke pengacara dan dilarang bertemu dengan anggota keluarga, ungkap pernyataan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak segera menanggapi permintaan komentar dari PBB.
"Tuduhan terhadap lima orang ini, yang melaporkan hak asasi manusia dan hak atas tanah dan yang ditangkap pada tahun 2020 dan 2021, tampaknya menjadi bagian dari kampanye untuk membungkam dan mengintimidasi mereka yang menyuarakan pembelaan hak asasi manusia," tulis pernyataan PBB.
“Kantor PBB mendesak pemerintah Vietnam untuk mencabut semua ketentuan hukum yang melanggar kebebasan fundamental.”
"Pasal-pasal KUHP yang menjadi dasar dakwaan ini tidak jelas dan terlalu luas, dan karenanya tidak sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia internasional,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved