Berita Terbaru Pelanggaran Ham Hari Ini

Kejagung Siap Hadapi Sidang Pelanggaran HAM Paniai

Dalam agenda sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, jaksa akan menghadirkan lebih dari 40 saksi terkait pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

PBB : Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur

Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan

Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Jangan Hanya Wacana

PENYELESAIAN pelanggaran HAM di Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan diharapkan tidak hanya sebatas janji-janji atau wacana.

Sejumlah Nama Diusulkan Masuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Namun, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) belum bisa mengungkapkan sejumlah nama yang diusulkan ke Komnas HAM untuk menjadi bagian tim ad hoc kasus pembunuhan aktivis Munir.

Keppres Dinilai tidak Cukup Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Pakar berpendapat mekanisme nonyudisial untuk menyelesaikan perkara HAM berat harus menggunakan dasar undang-undang, alih-alih menerbitkan keputusan presiden.

Menkopolhukam: Keppres Penyelesaian HAM Perintah UU

Presiden Joko Widodo menyampaikan telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Bentuk Tim Non-Yudisial Kasus HAM

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan angkat bicara mengenai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Keputusan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Kasus HAM Disesalkan Keluarga Korban

Tanpa adanya pengadilan HAM, negara hanya akan mengokohkan impunitas bagi para pelaku.

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Usut Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dengan ditekennya beleid tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di berat masa lalu menjadi perhatian serius pemerintah.

Warga Minta Pemerintah Gelar Pengadilan HAM Berat Paniai di Papua

Apabila pengadilan kasus pelanggaran HAM berat Paniai berlangsung di Papua, warga sekaligus korban bisa memantau jalannya persidangan, sebagaimana amanat dari UU Otsus Papua.

Kontras Sangsi Kualitas Calon Hakim Ad Hoc HAM

Kontras memberi nilai merah terhadap 31 orang calon hakim ad hoc yang telah lolos tahap adminsitrasi. Sedangkan dua calon hakim masing-masing diberi nilai hijau dan kuning.

BBC Bongkar Kekejian Tentara Inggris Bunuh 54 Tahanan Afghanistan 

Hampir seluruh target SAS dihabisi saat tidak membawa senjata. Pembunuhan di luar hukum ini telah merenggut 54 nyawa anggota Taliban dalam kurun enam bulan.

File Polisi Xinjiang Resahkan Etnis Uighur

JUTAAN etnis Uighur dan kelompok muslim lainnya di China, kembali resah setelah mengetahui isi pidato pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok.

188 Orang Daftar jadi Hakim AdHoc HAM Berat Paniai

"Jumlah pendaftar keseluruhan adalah 188 orang, terdiri dari 148 laki-laki dan 40 perempuan,"

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Paniai Diperpanjang Tiga Hari

Berdasarkan data per Sabtu (25/6), ia mengungkap pendaftar yang sudah melengkapi syarat administrasi berjumlah 32 orang.

145 Orang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

MA Masih Buka Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus seperti hukum HAM internasional

Aktivis Papua Ragu Kasus HAM Berat Paniai Bakal Tuntas

Kejaksaan Agung sendiri hanya menersangkakan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.

Amnesty Heran Mahfud MD Sebut RI Bebas dari Masalah Papua

Padahal, di awal Juni, Amnesty mendapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai di berbagai kota/kabupaten wilayah Papua dan Papua Barat.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia