Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Politikus Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, jangan sampai kemudian pemerintah merasa sendirian pada saat proses persidangan tersebut.
Pemerintah telah mengeluarkan insentif dan santunan kematian bagi petugas medis dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan covid-19.
Muzakir menilai, berdasarkan putusan Mk, semua warga negara apapun jabatannya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
MK dinilai menjadi opsi terakhir menjaga pemberantasan korupsi di Indonesia. UU saat ini dinilai menghambat proses kerja KPK.
Akibat ketidakjelasan permohonan Kivlan Zen, Mahkamah Konstitusi sulit untuk menentukan pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam bertindak sebagai pemohon.
MK mengatakan bahwa dalam penentuan mekanisme dan masalah hukum pemilu, juga harus memastikan kepastian tahapan pemilu sesuai yang ditentukan perundang-undangan.
Uji materi dengan perkara nomor: 22/PUU-XVIII/2020 itu berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016.
Denyut roda perekonomian nasional sebaiknya tidak seluruhnya diserahkan dan ditentukan oleh mekanisme pasar semata tanpa peran negara (etatisme).
Kehadiran Dewas KPK dinilai telah melanggar Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang diadopsi Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifi kasi terkait jual-beli perkara di Mahkamah Agung mulai 2011 hingga 2016.
Pengakuan kuasa hukum itu membuat hakim konstitusi geram.
Hakim konstitusi memperingatkan para kuasa hukum pemohon uji materi UU Pemilu itu untuk tidak mengulangi memberikan keterangan yang tidak benar.
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dinilai menegasikan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelengaraan pertambangan mineral dan batu bara.
WAKETUM Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap agar putusan MA yang membatalkan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 tak menjadi polemik.
Mantan hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai penetapan pasangan calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar norma yang diputus MA.
MA dalam uji materi seyogyanya tidak memberikan putusan yang bersebrangan dengan peraturan di atasnya ataupun putusan MK.
Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi penyelewengan.
Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas berbeda dengan Iman Santoso.
Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan kliennya berbeda dengan Iman Santoso.
Hal itu (wamen) dimungkinan apabila adanya kompleksitas dan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved