Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Rehabilitasi akan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan hukuman pidana untuk memberikan efek jera.
Rehabilitasi lebih menunjukkan kebaikan untuk kesembuhan penyalahgunaan dan pecandu narkotika.
Burhanuddin memandang putusan kasasi tersebut tidak sesuai tuntutan jaksa sehingga menyulitkan eksekusi. Seharusnya aset first travel dikembalikan kepada korban sesuai tuntutan jaksa
Jaja menyebut selama ini pihaknya hanya berwenang memberi rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA) jika ada hakim yang melanggar KEPPH. Namun rekomendasi itu, tidak semua ditindaklanjuti oleh MA.
Hukuman mati harus bersifat ultimum remedium atau hukuman terakhir
KLHK mengapresiasi putusan MA yang menolak upaya hukum peninjauan kembali PT Waringin Agro Jaya.
Udar yang awalnya duduk di kursi roda karena mengaku sakit, tiba-tiba bisa berdiri.
Para calon yang lulus tersebut, kata Aidul, berhak mengikuti seleksi wawancara pada 15 November 2019 untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA.
Selanjutnya, para calon hakim agung tersebut, akan mengikuti seleksi wawancara pada Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Gedung KY, Jakarta.
ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan PK.
Jaksa Agung menilai banyak penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit bank di Bandung hingga merugikan negara Rp1,83 triliun.
Hakim Syamsul Rakan Chaniago diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim terkait penanganan perkara kasasi bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung.
yamsul merupakan salah satu anggota mejelis hakim yang menyidangkan membebaskan Syafruddin.
Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.
Majelis menyebut Irman terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor, bukan Pasal 12.
MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Sunggul Hamonangan Sirait.
BERTEMPAT di Pusdiklat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Cisarua, Bogor, sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia
E-litigasi ini sangat penting karena pihak-pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan lagi. Mereka cukup mengajukan gugatan dari rumah melalui telepon genggamnya.
Penting ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebab kami lihat selama ini banyak tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan terhadap hakim.
MA setuju contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan penting untuk diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved