Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dengan pencatatan kematian yang akurat, tidak ada lagi orang yang sudah meninggal dunia masih menerima bantuan sosial.
Kemdagri memasukan fitur DPO dalam data kependudukan dan catatan sipil.Sehingga otomatis memberikan peringatan bila ada pengajuan pembuatan dokumen kependudukan.
Kementerian dalam negeri memberikan kejaksaan agung akses ke data pendudukan guna membantu dalam proses penuntutan perkara, penyidikan, dan penyelidikan.
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi.
Ditjen Dukcapil membutuhkan informasi dan data dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kewarganegaraan Joko Soegiarto Tjandra.
Seharusnya perubahan kewarganegaraan seseorang diprosesn Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU Kemenkumham dan kemudian masuk ke data Kemendagri.
Joko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI karena telah menjadi warga negara lain yaitu Papua Nugini yang dibuktikan dengan paspor Papua Nugini.
Menurut Ditjen Dukcapil Kemendagri, kerja sama dengan fintech hanya memberikan hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan
Saat ini, sebanyak 467 dinas dukcapil daerah kabupaten/kota sudah melaksanakan layanan secara daring untuk administrasi kependudukan (adminduk).
"Yang tidak rapi kan data BPJS dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) bukan NIK."
Mesin ini sementara akan diprioritaskan di Kabupaten Kepulauan Seribu yang warganya memiliki keterbatasan akses menuju kantor-kantor pemerintahan guna mendapat layanan adminduk.
Akibatnya, pelayanan administrasi kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran dilakukan secara darurat di halaman Kantor Dukcapil.
GO DOK bisa membantu meringankan beban untuk proses mengurus dokumen kependudukan. Terutama warga yang tidak bisa melakukannya karena sibuk bekerja dan susahnya untuk keluar rumah.
Memang sekarang kita keluar mahal, tetapi ke depan hanya keluar 15% dari harga.
Pemutusan Jaringan Administrasi Kependudukan (Adminduk) tersebut dilakukan karena Syamsari mengabaikan surat teguran Kemendagri bernomor: 820/5894/Dukcapil tertanggal 13 Agustus 2019.
Zainudin menjelaskan, kerahasiaan data masyarakat di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus benar-benar terjamin.
Celah kebocoran, menurut Zudan, bisa terjadi saat masyarakat sendiri yang mengunggah ke media sosial.
Dalam mengembangkan bisnis digital, Peruri memiliki produk-produk yang membutuhkan sertifikat elektronik seperti Peruri Sign,
Sebanyak 4 ribu warga Suku Anak Dalam akan melakukan perekaman KTP-e, petugas Dukcapil akan mendatangi mereka
Hingga saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan sekitar 1.192 lembaga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved