Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTORAT Jenderwl Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai kalangan.
Pada Jumat (29/3), Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama dengan 10 lembaga keuangan untuk pemanfaatan data kependudukan di Jakarta. Tahuh ini, Dirjen Dukcapil menargetkan bisa menjalin kerja sama dengan 5.000 lembaga
Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan sekitar 1.192 lembaga.
"Saya merasakan betul kesulitan di tahun pertama saya menjadi Direktur Jenderal tahun 2015 yang lalu. Satu tahun saya hanya mendapatkan 24 lembaga," kata Zudan Arif Fakrulloh di Sentral Senayan, Jumat (29/3).
Baca juga : Dukcapil Terus Lakukan Digitalisasi Data
Zudan mengungkapkan, saat itu tingkat kepercayaan lembaga terhadap Dukcapil sangat rendah. Pada 2016, jumlah lembaga yang bersedia bekerja sama dengan Dukcapil meningkat sebesar 500% dan mencapai 124 lembaga.
Jumlah ini terus meningkat pada 2017 menjadi 533 lembaga. Dukcapil pun menargetkan dapat menggandeng hingga 5.000 lembaga baru pada 2019.
"Sekarang jumlah kita sudah 1.192. Target kita tahun ini ada 5.000 lembaga baru yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil," katanya.
Diharapkan kerjasama tersebut mampu membangun ekosistem dimana semua lembaga memiliki data yang sama sehingga tidak ada lagi kesenjangan data antar lembaga maupun instansi pemerintah. (Ol-8)
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) berhasil membukukan laba bersih (unaudited) Rp259,52 miliar, naik 13,93% year-on-year (yoy) pada semester pertama yang berakhir 30 Juni 2024 (1H24).
Bank DKI turut meraih penghargaan pada ajang Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024 sebagai Outstanding Digital Transformation to Expand Banking Service Accessibility.
Tingginya transkasi judi online pengaruhi keuntungan perbankan
PEMANFAATAN teknologi seperti kecerdasan buatan dan cybersecurity merupakan keniscayaan bagi perbankan untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Agunan adalah aset atau barang berharga yang dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.Â
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved