Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, menyebutkan, berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi, yakni 145.498.092 jiwa.
Sementara itu, jumlah penduduk perempuan diketahui sebanyak 142.816.997. Secara total jumlah penduduk Indonesia di semester II 2025 meningkat 1.621.396 jiwa dibandingkan semester I 2025.
"Rasio ini menunjukkan sedikit kelebihan jumlah laki-laki, namun masih dalam batas normal secara demografi. Pemerintah biasanya memperhatikan rasio ini untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," kata Teguh, di Jakarta, Kamis, (12/3).
Dalam hal sebaran penduduk, saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 55,55 persen, disusul Sumatra 21,88 persen, sementara wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki proporsi lebih kecil.
Adapun, tiga provinsi dengan populasi terbesar adalah Jawa Barat (52,2 juta jiwa), Jawa Timur (42,2 juta jiwa), dan Jawa Tengah (38,6 juta jiwa). Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah timur, yakni Papua Barat (588 ribu jiwa), Papua Selatan (588 ribu jiwa), dan Papua Barat Daya (632 ribu jiwa).
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor kembali mengukuhkan posisinya sebagai wilayah terpadat dengan populasi hampir menyentuh angka 6 juta jiwa. Angka ini jauh melampaui Kabupaten Bandung (3,9 juta jiwa) dan Kabupaten Tangerang (3,5 juta jiwa). Sementara itu, Kabupaten Supiori di Papua tercatat sebagai wilayah dengan penduduk paling sedikit, yakni hanya 29 ribu jiwa. (H-3)
Jumlah penduduk Indonesia 2025 mencapai 281,6 juta jiwa menurut BPS. Temukan data lengkap, pertumbuhan, dan dampaknya di sini untuk pemahaman mudah.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved