Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa 3 Kabupaten di Sulawesi

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

Pemerintah Perkuat Kapasitas Satlinmas lewat Pembinaan Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

Bebani Rakyat Kecil, DPR Kritik Wacana Denda E-KTP Hilang

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.

Kemendagri Pastikan Nasib PPPK Aman, Anggaran Belanja Pegawai Daerah tetap Terkendali

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.

Kemendagri Sebut Sudah Bentuk 5.315 Desa dan Kelurahan Siaga TB

Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.

Kemendagri Soroti Praktik Baik Daerah Turunkan Pengangguran

BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran. 

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra

PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

BSKDN Kemendagri Kembangkan Instrumen Ukur Kinerja Penurunan Pengangguran

BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

Dukcapil Rilis Data Kependudukan Bersih 2025: Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 288 Juta Jiwa

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.

Dukcapil Sebut 5,5 Juta Penduduk Indonesia Bercerai pada 2025

DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.

Kemendagri: Jumlah Penduduk Indonesia 2025 Mencapai 288,315 Juta, Laki-Laki Lebih Banyak

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.

Dukcapil Kemendagri: Penduduk Usia Produktif Indonesia Capai 69 Persen

MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.

Dukcapil Rilis Data Kependudukan Bersih 2025

DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.

Penduduk Indonesia Tembus 288,3 Juta Jiwa, 50% Lebih Tinggal di Pulau Jawa

Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.

Inilah Nama Terpanjang di Indonesia: Shinggudinggazhanggaree Jaudingginaderaenivatearathus Mauradhuttamazhazhilazu’art

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data unik nama terpanjang di Indonesia. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkap nama itu ada 79 karakter

Rentetan OTT Kepala Daerah adalah Bencana, Kemendagri harus Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana.

Wacana Pilkada hingga Kesejahteraan Masuk 20 Rekomendasi Daerah ke Mendagri

Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.

Kemendagri Gandeng Sekolah Tangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.

Gubernur Andra Soni Beberkan Praktik Baik Pengentasan Kemiskinan Banten di Forum Nasional

Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia