Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI atas kertas, Indonesia hari ini terlihat kuat. Kita memiliki bantalan fiskal sekitar Rp420 triliun, nilai yang tidak hanya besar, tetapi juga menenangkan. Sebanyak Rp120 triliun tersimpan di Bank Indonesia (BI), sementara Rp300 triliun mengalir ke perbankan, termasuk sekitar Rp200 triliun yang aktif menopang likuiditas dan mendorong kredit.
Semua angka ini memberi satu pesan sederhana, yaitu kita aman. Namun dalam ekonomi, rasa aman seringkali bukan berasal dari kekuatan, melainkan dari persepsi. Persepsi seperti sejarah berulang kali tunjukkan bisa menyesatkan.
Kita hidup di era di mana angka menjadi narasi utama. Pertumbuhan, defisit, cadangan devisa, bantalan fiskal, semuanya disajikan dalam bentuk angka rapi, presisi, dan meyakinkan. Angka memberi ilusi kepastian di tengah ketidakpastian. Namun angka memiliki satu kelemahan mendasar, yaitu ia hanya menangkap apa yang terlihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi.
Sejak lama saya mengingatkan, dalam penelitian saya pada 2007 yang berjudul “Bank Recapitalization, Bank Performance and Real Sector Lending: An Analysis of Indonesia’s Economic Recovery from the Crises of 1997-1998”, bahwa stabilitas berbasis indikator seringkali melahirkan ilusi kinerja yang terjadi di sektor perbankan (Simatupang 2007). Di mana rasio terlihat sehat, tetapi kredit ke sektor riil tidak mengalir optimal. Hari ini, kita melihat pola yang sama dalam skala lebih besar. Bukan lagi di bank. Tetapi di fiskal negara.
Tidak ada yang menyangkal bahwa bantalan fiskal bekerja. Ia menahan tekanan likuiditas. Ia membantu sistem perbankan tetap stabil. Ia mendorong penyaluran kredit di tengah ketidakpastian global.
Dalam jangka pendek, ini adalah kebijakan yang tepat. Namun masalahnya bukan pada apakah bantalan itu bekerja. Masalahnya adalah bagaimana kita menafsirkan apa yang sedang terjadi. Bantalan bukan sumber kekuatan. Ia adalah mekanisme penahan guncangan. Ia tidak membuat ekonomi lebih produktif. Ia tidak menciptakan kapasitas baru. Ia tidak mengubah struktur ekonomi. Ia hanya memastikan kita tidak langsung jatuh ketika tekanan datang. Dan dalam banyak kasus, itulah yang paling sering disalahartikan sebagai kekuatan.
Untuk memahami realitas yang lebih utuh, kita perlu melihat sisi lain dari neraca. Bahwa di balik bantalan Rp420 triliun terdapat kewajiban yang jauh lebih besar, antara lain utang jatuh tempo di 2026 mencapai Rp833,96 triliun; beban bunga mendekati Rp600 triliun; dan risiko subsidi energi yang dapat melonjak sewaktu-waktu mengikuti dinamika harga global.
Sekarang mari kita bandingkan secara sederhana. Tersedia bantalan senilai Rp420 triliun, dan diseberangnya ada kewajiban, jauh di atas Rp1.400 triliun jika digabungkan secara implisit. Ini bukan sekadar ketidakseimbangan. Ini adalah struktur dan struktur inilah yang menentukan apakah sebuah ekonomi benar-benar kuat atau hanya terlihat kuat.
Di sinilah kita memasuki wilayah yang lebih dalam, yaitu wilayah yang tidak terlihat oleh angka. Kita merasa kuat karena melihat cadangan. Kita merasa aman karena melihat likuiditas. Kita merasa stabil karena indikator tidak bergejolak.
Padahal yang kita lihat hanyalah permukaan seperti fenomena gunung es. Saya menyebut kondisi ini sebagai fiscal illusion. Sebuah keadaan di mana kapasitas fiskal terlihat besar secara nominal, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Ilusi ini berbahaya bukan karena ia salah, tetapi karena ia setengah benar. Bantalan itu nyata. Namun maknanya seringkali dibesar-besarkan.
Setiap ilusi memiliki harga dan dalam ekonomi harga itu jarang dibayar oleh sistem. Ia dibayar oleh masyarakat. Ketika fiskal diperluas dan likuiditas ditambah, efeknya tidak langsung terlihat dalam bentuk krisis. Justru sebaliknya, semuanya terlihat stabil.
Namun perlahan, secara senyap hampir tanpa suara, sesuatu mulai bergerak. Harga naik, daya beli turun, dan tekanan ekonomi rumah tangga meningkat. Ini adalah inflasi. Namun inflasi dalam konteks ini bukan sekadar fenomena makro. Ia adalah mekanisme distribusi yang tidak terlihat. Ia bekerja seperti pajak. Tetapi berbeda dengan pajak resmi, keberadaannya tidak diumumkan, tidak dibahas, dan bahkan tidak diperdebatkan.
Namun dampaknya langsung terasa, dan kita harus sadar bahwa yang membayar bukan mereka yang paling kuat. Melainkan, dibayar oleh pekerja dengan pendapatan tetap, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan. Dengan kata lain, stabilitas yang kita lihat hari ini memiliki biaya yang tidak terlihat dan dan tidak dibayar secara merata.
Di masa lalu, stabilitas adalah tujuan utama kebijakan ekonomi. Namun dalam konteks hari ini, stabilitas bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika stabilitas hanya dijaga melalui likuiditas dan bantalan fiskal, tanpa peningkatan produktivitas, maka yang terjadi bukanlah penguatan, melainkan penundaan.
Penundaan ini dalam bentuk tekanan inflasi, ketidakseimbangan fiskal, dan keterbatasan kapasitas ekonomi. Dan seperti semua penundaan dalam ekonomi, ia tidak menghilangkan masalah. Ia hanya menggesernya ke masa depan, seringkali dalam skala lebih besar.
Di titik ini, kita perlu menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi penting. Apakah kita sedang membangun kekuatan ekonomi yang nyata? Atau hanya memperpanjang stabilitas dengan biaya yang tidak sepenuhnya kita pahami? Apakah bantalan fiskal adalah fondasi pertumbuhan? Atau sekadar alat untuk menahan tekanan sementara? Dan yang paling penting adalah apakah stabilitas yang kita nikmati hari ini benar-benar berkelanjutan?
Bantalan fiskal bukanlah masalah. Ia adalah alat yang penting, bahkan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun alat tidak pernah menentukan arah. Yang menentukan arah adalah bagaimana alat itu digunakan. Jika bantalan hanya digunakan untuk menjaga sistem tetap berjalan, maka kita akan terus berada dalam siklus stabilisasi ke tekanan dan kembali lagi ke stabilisasi. Namun jika bantalan diarahkan untuk membangun kapasitas industri, teknologi, dan produktivitas tenaga kerja, maka ia dapat menjadi fondasi kekuatan sesungguhnya.
Indonesia hari ini terlihat kuat, dan secara faktual dalam banyak hal, memang demikian. Namun dalam ekonomi, kekuatan sejati tidak pernah diukur dari seberapa besar cadangan yang dimiliki. Ia diukur dari kemampuan menciptakan nilai, meningkatkan produktivitas, dan bertahan tanpa bergantung pada bantalan. Sejarah ekonomi selalu mengajarkan satu hal bahwa yang terlihat kuat belum tentu benar-benar kuat. Dan yang paling berbahaya bukanlah krisis. Melainkan keyakinan bahwa kita tidak akan menghadapinya. Karena pada akhirnya bantalan bisa menyelamatkan kita dari jatuh, tetapi hanya produktivitas yang membuat kita benar-benar mandiri. (H-4)
Nilai tukar mata uang rupiah ditutup melemah ke Rp17.326 per dolar AS dipicu ketegangan geopolitik Timur Tengah dan peningkatan permintaan aset safe haven.
Guna menjaga ketahanan ekonomi, produktivitas sektor pertanian harus tetap terjaga melalui langkah-langkah antisipasi yang terukur.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan fundamental ekonomi RI tetap kuat meski Rupiah tembus Rp17.300 per Dolar AS. Simak analisis dan strategi stabilisasinya.
Kehadiran BEKISAH menjadi wujud ikhtiar Bank Indonesia untuk menebar maslahat, memperkokoh ukhuwah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tren kenaikan harga minyak global yang tembus US$100 bpd menambah tekanan terhadap fiskal.
Nilai tukar Rupiah menyentuh Rp17.300 per USD akibat ketidakpastian global. BI perkuat intervensi dan pastikan cadangan devisa tetap kuat.
PADA kuartal pertama 2026, pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio mengantarkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menorehkan kinerja positif.
RUPST SMBC Indonesia menyetujui pembagian dividen tunai 20% dari laba bersih 2025 dan mengangkat Emilya Tjahjadi sebagai Direktur baru.
Ketahanan Perbankan RI Tetap Kuat Hadapi Risiko Dampak Perang Timur Tengah
Lupa password akun penting? Simak 7 cara praktis mengakses sandi yang tersimpan di HP Android, iPhone, hingga Laptop Windows dan Mac secara aman.
Sidang perkara kredit PT Sritex yang melibatkan mantan pejabat Bank DKI, Babay Farid Wajdi, membahas risiko perbankan dan prosedur mitigasi kredit bermasalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved