Rupiah Sentuh Rp17.300, Pakar: Perlu Evaluasi Bauran Kebijakan Pemerintah-BI

PIHAK Kiwoom Sekuritas Indonesia menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah menyentuh kisaran Rp17.300. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan pelemahan rupiah tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh penguatan global USD.

Menurutnya, indeks dolar AS (DXY) relatif bergerak stabil, sehingga tekanan terhadap rupiah tampak lebih mencerminkan faktor domestik.

"Pertanyaannya, apakah level ini akan dibiarkan bergerak menuju 17.400–17.500 tanpa intervensi yang lebih tegas? Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi terhadap bauran kebijakan pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia)," kata Liza dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis (23/4).

Baca juga : Intervensi Bank Indonesia Rem Darurat Redam Gejolak Nilai Tukar Rupiah

Di sisi lain, lanjutnya, tren kenaikan harga minyak global yang tembus US$100 bpd menambah tekanan terhadap fiskal. Menurutnya, berapa harga dan kapan minyak Rusia tiba dan bisa mengamankan suplai BBM di Indonesia juga masih belum jelas.

"Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran, khususnya terkait program seperti MBG (makan bergizi gratis) dan keberlanjutan subsidi energi, mengingat hingga saat ini harga BBM subsidi masih belum disesuaikan," ujar Liza.

Dari sisi moneter, ia Liza menilai keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi rupiah. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan perlunya peran yang lebih agresif dan intensif, khususnya dalam penyediaan likuiditas USD di pasar.

Baca juga : CSIS: Tekanan Rupiah Dipicu Faktor Fundamental dan Sentimen Global

"Kondisi semakin kompleks dengan adanya tekanan eksternal dan persepsi risiko, termasuk isu MSCI, sovereign downgrade, serta konfirmasi outlook negatif sektor perbankan baru-baru ini oleh Fitch Ratings. Hal ini tentu berdampak pada daya tarik pasar obligasi negara di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat," paparnya.

Di sisi fiskal, kebutuhan pendanaan untuk program-program strategis seperti MBG dan subsidi energi tetap tinggi. Oleh karena itu, kata Liza, menjadi krusial untuk meninjau kembali prioritas belanja negara agar ketahanan fiskal tetap terjaga.

"Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana melalui entitas seperti Danantara juga menjadi perhatian. Efektivitas alokasi dan kualitas investasi perlu dijaga agar dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, bukan sekadar akumulasi dana tanpa arah yang jelas," pungkasnya. (Ifa/P-3)